Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Minta Rencana Demo Ojek Online saat Pembukaan Asian Games Diredam

Kompas.com - 07/08/2018, 17:25 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap agar aksi demontrasi pengemudi ojek online pada pembukaan Asian Games tak terjadi.

Kalla meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk meredam gejolak yang terjadi sehingga rencana aksi batal digelar.

"Itu urusan Menhub untuk meredam itu dan juga menjaganya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Baca juga: Kalla Minta Ojek Online Tak Permalukan RI Saat Pembukaan Asian Games

Demo tersebut rencananya mengusung tuntutan kenaikan tarif dasar per kilometer, dan meminta pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.

Kalla mengakui, ojek online belum memiliki payung hukum yang kuat. Sebab angkutan roda dua bukanlah angkutan umum. Oleh karena itu, ia menilai perlu evaluasi soal aturan ojek online.

Meski belum memiliki dasar hukum yang kuat, namun ojek online tetap diberi keleluasaan beroperasi. Oleh karena itu, ia menilai pengemudi ojek online tak perlu menggelar demo.

Namun, jika demo tetap dilakukan, Kalla meminta Polri mengawal dan menjaga aksi tersebut. Termasuk menentukan aksi demontrasi digelar di titik-titik tertentu sehingga tak mengganggu pembukaan Asian Games.

Baca juga: Gagalnya Mediasi dan Rencana Ojek Online Demo Saat Asian Games...

Kalla tak ingin aksi demo diakukan dengan cara-cara yang tak simpatik seperti menutup jalan. Sebab hal itu akan mengganggu aktivitas masyarakat saat pembukaan Asian Games.

"Saya pikir pengelola atau pun sopir-sopir ojek online itu, pengemudi itu, tidak sampai hati merusak martabat bangsa supaya nanti pada waktunya bisa diselesaikan," kata dia.

Kompas TV Pergelaran Asian Games sudah tinggal hitungan hari, Gelora Bung Karno sebagai salah satu venue yang dipercantik juga sudah hampir rampung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com