Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munculnya Nama Salim Segaf Membuat PKS Mati-matian Incar Cawapres Prabowo

Kompas.com - 02/08/2018, 22:16 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sempat patah semangat saat nama kadernya tidak digadang-gadang menjadi calon wakil presiden (cawapres) bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menuju Pilpres 2019, PKS mengajukan sembilan nama sebagai cawapres dari hasil keputusan Majelis Syuro. Partai-partai lain dalam koalisi pendukung Prabowo, seperti Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN), juga telah memberikan nama kadernya.

Perkembangan terakhir, Rabu (1/8/2018), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan cawapres pilihan Prabowo sudah mengerucut menjadi tiga nama. Salah satunya adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Baca juga: Sekjen PKS: Hanya Ada 2 Opsi Cawapres Prabowo, Salim Segaf atau Ustaz Abdul Somad

"Kalau kemarin sebelum muncul nama Salim Segaf, PKS kelihatan patah arang," ujar Direktur Eksekutif Puskapol FISIP UI Aditya Perdana, saat dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (2/8/2018).

"Setelah nama Salim Segaf muncul, kemudian mereka (PKS) barulah ada semangat untuk memperjuangkan itu, artinya ada potensi lah (partai koalisi) mengajak PKS secara serius," lanjutnya.

PKS memang bersikukuh mengajukan nama-nama kadernya untuk dijadikan cawapres. Bahkan, PKS sempat mempertimbangkan untuk keluar dari koalisi pendukung Prabowo jika kadernya tak dijadikan cawapres.

Hingga terakhir, Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin menyebutkan partainya membuka opsi abstain di Pilpres 2019, Rabu (1/8/2018). Adit menilai bahwa langkah tersebut merupakan salah satu trik bargaining PKS untuk menaikkan nilai tawarnya.

Baca juga: PDI-P: Apa Prabowo dan Ustaz Abdul Somad atau Salim Segaf Kuat Hadapi Jokowi?

"Menurut saya ini (abstain) taktik strategi yang dilakukan oleh PKS untuk mendapatkan simpati publik bahwa PKS juga sebenarnya punya calon yang relatif baik dan itu mestinya didorong dan didukung," ucap Aditya.

"Mungkin ada pembicaraan tertentu di internal koalisi Pak Prabowo, tapi ketika mereka menyampaikan kepada publik, (tujuannya) agar (menciptakan) tekanan dari publik," katanya.

Sembilan kader PKS yang diajukan sebelumnya yaitu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Kompas TV Kasus ini bermula dari pemecatan Fahri Hamzah dari PKS.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com