Sanusi Sebut Banyak Napi Miskin Jadi Latar Belakang Pembentukan Badan Zakat di Sukamiskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpidana kasus korupsi Mohamad Sanusi mengatakan, banyak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang benar-benar miskin dan tidak memiliki uang.

Hal itu yang melatarbelakangi dibentuknya suatu badan zakat secara kolektif di antara sesama narapidana.

"Lebih dari 90 persen yang katanya korupsi itu tidak mampu. Bayangkan, yang masuk ke dalam itu kepala rumah tangga, ada yang anaknya harus berhenti sekolah, ada yang istrinya harus macam-macam enggak karuan, karena uangnya enggak ada," kata Sanusi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Baca juga: Pasca-OTT, Ini Perbaikan yang Akan Dilakukan Kalapas Sukamiskin Baru

Menurut Sanusi, para narapidana sepakat membentuk sebuah badan zakat atau baitul mal. Dia ditunjuk oleh para narapidana untuk menampung uang dan menjadi ketua baitul mal. Pembentukan badan amal itu, menurut dia, atas izin dari pihak Lapas.

Uang yang dikumpul itu kemudian diberikan kepada narapidana yang sangat membutuhkan. Misalnya, menurut Sanusi, ada yang anggota keluarga narapidana yang sakit, atau keperluan anak sekolah.

Kemudian, uang yang dikumpulkan juga bisa dipergunakan oleh narapidana yang bebas dan membutuhkan uang untuk transportasi ke daerah asal atau tempat tinggal yang jauh.

Menurut Sanusi, beberapa kali ada narapidana yang sangat membutuhkan uang sampai menangis karena tak kuat membiayai keperluan keluarganya.

"Bagaimana dia mau minta sama keluarganya?  keluarganya ngurus diri sendiri, buat anaknya, buat makan saja susah. Masa sesama saudara kami diamkan?" Kata Sanusi.

Baca juga: 50 Petugas di Lapas Sukamiskin Kembali Ikuti Assessment

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melakukan inspeksi mendadak di Lapas Sukamiskin. Dalam penggeledahan, petugas menyita uang jutaan rupiah di kamar Sanusi.

Menurut Sanusi, uang itu adalah uang sumbangan yang dikumpulkan para narapidana untuk baitul mal. Menurut mantan anggota DPRD DKI itu, uang tersebut rencananya akan dikembalikan.