Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diharapkan Dapat Memulihkan Hubungan SBY-Megawati

Kompas.com - 27/07/2018, 11:17 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengharapkan agar Presiden Joko Widodo dapat menjadi pihak ketiga yang memulihkan hubungan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Pada Selasa (24/7/2018), SBY membeberkan kepada publik bahwa hubungannya dengan Megawati masih berjarak. Menurut Yunarto, pengakuan tersebut adalah cara SBY memberi sinyal kepada Jokowi.

"Tidak ada makna dari membuka tabir masa lalu selain memberikan pesan itu kepada Jokowi, yang dianggap bisa menjadi pihak ketiga yang menyelesaikan," ujar Yunarto ketika dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (26/7/2018).

Jokowi dinilai Yunarto mampu menuntaskan permasalahan gengsi dua elite politik tersebut.

Baca juga: Hubungan SBY dan Megawati Buruk, Elite Dinilai Tak Dewasa Berpolitik

Yunarto menjelaskan bahwa Jokowi sebagai presiden RI saat ini tidak memiliki "darah biru", atau bukan berasal dari dinasti politik mana pun. Oleh sebab itu, karakter berpolitik Jokowi lebih luwes sehingga dapat merangkul semua pihak.

Menurut Yunarto, pemulihan hubungan keduanya tak lagi sebatas pada prospek koalisi antara kedua partai. Melainkan, pemulihan hubungan itu diharapkan dapat mengubah pandangan publik terkait hubungan antar-elite politik.

"Saya berharap Jokowi bisa menjembatani hubungan SBY-Mega tanpa harus memaksakan berkoalisi," kata Yunarto.

"Akan tetapi, bagaimana kemudian persepsi mengenai konflik antara kedua politisi besar bisa dihilangkan," ujarnya.

Baca juga: Kata SBY, Tuhan Belum Menakdirkan Hubungannya dengan Megawati Kembali Normal

Sebelumnya, SBY juga mengakui bahwa hubungannya yang mandek dengan Megawati menjadi penghambat gabungnya Demokrat dalam koalisi pendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan SBY setelah melakukan penjajakan politik dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Rabu (25/7/2018).

Konflik antara Megawati dengan SBY berawal dari niat SBY maju Pilpres 2004. Saat itu, Megawati menjabat sebagai presiden dan SBY menjabat Menko Polhukam.

Singkat cerita, SBY kemudian mundur sebagai menteri lalu mendeklarasikan Partai Demokrat. SBY kemudian maju sebagai capres bersama Jusuf Kalla, kemudian memenangi Pilpres 2004.

Saat itu, pasangan SBY-JK mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com