Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

7 Lapas dengan Jumlah Narapidana dan Tahanan Terbanyak di Indonesia

Kompas.com - 27/07/2018, 10:03 WIB
Aswab Nanda Pratama,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Persoalan over capacity atau kapasitas melebihi batas menjadi masalah serius dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.

Sebagian lapas menampung tahanan dan narapidana dalam jumlah yang tak sesuai kapasitas.

Lapas mana saja di Indonesia yang memiliki tahanan dan narapidana terbanyak di Indonesia?

Berikut dirangkum Kompas.com dari situsweb smslap.ditjenpas.go.id.

1. Lapas Kelas I Cipinang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang terletak di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, dibangun pada 1912 oleh Pemerintah Belanda untuk memenjarakan kelompok bumi putera.

 

Lapas ini masuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. 

Pada 1964, LP Cipinang menjadi menjadi Lembaga Pemasyarakatan lokal. Adapun, labelnya sebagai Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Cipinang baru disematkan pada 1985.

Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta dan penulis Pramoedya Ananta Toer pernah pernah dipenjara di Cipinang.

Aktivis kemerdekaan Timor Timur Xanana Gusmao juga pernah dipenjara di sini.

Lapas Cipinang didirikan di atas tanah seluas 98.200 meter persegi dengan luas bangunan 19.282 meter persegi.

Pada Juli 2018, Lapas Kelas I Cipinang tercatat mempunyai tahanan dan narapidana 3.646 orang. Sementara, kapasitasnya hanya 880 orang.

2. Lapas Kelas I Medan

  • Kapasitas: 1.054 orang
  • Jumlah tahanan dan narapidana pada Juli 2018: 3.282 orang

Lapas ini terletak di Jl Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan. Lapas Kelas I Medan termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Kapasitas tahanan dan narapidana di Lapas Kelas I Medan 1.054 orang. Sementara, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni lapas ini pada Juli 2018 tercatat 3.282.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com