Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: SBY Seharusnya Tak Jadikan Mega Hambatan dalam Berkoalisi

Kompas.com - 27/07/2018, 04:53 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Golkar Ichsan Firdaus menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut upaya koalisi partainya dengan Joko Widodo terhambat oleh hubungannya yang masih berjarak dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menurut Ichsan, seharusnya SBY tak menjadikan alasan hubungan personal dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan politik.

“Kami menilai semestinya Pak SBY tidak menjadikan faktor ibu Megawati menjadi satu-satunya pertimbangan untuk menentukan koalisi dengan pak Jokowi,” kata Ichsan saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: Curhatan SBY soal Megawati Dinilai sebagai Trik "Bargaining" Masuk Koalisi Jokowi

Ichsan juga mengingatkan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo bukan hanya didukung Megawati semata, tetapi juga didukung lima partai politik lainnya dalam menghadapi Pilpres 2019.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus 

“Kami hanya mengingatkan saja bahwa Pak Jokowi ini didukung oleh lima partai politik, bukan hanya PDI-P,” tutur dia.

“Artinya, kalau Pak SBY bisa memahami bahwa Pak Jokowi juga didukung oleh lima parpol lain mestinya tidak dijadikan dasar bergabung dengan koalisi yang kita punya,” Ichsan menambahkan.

Baca juga: Respons Demokrat atas Sindiran PDI-P soal SBY hanya Perjuangkan Kepentingan AHY

Diketahui, ada sembilan partai politik yang sudah resmi mendukung Joko Widodo di dalam Pilpres 2019, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, PSI, PKPI, dan Perindo.

Meski demikian, kata Ichsan, apa pun yang terjadi SBY memiliki hak untuk menilai dan menentukan akan berlabuh atau menentukan koalisi dengan siapa.

“Sekali lagi, itu haknya Pak SBY menilai,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut.

Baca juga: Demokrat: Bila Jokowi Ingin Kami Bergabung, Beritahu Siapa Cawapresnya

Diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui hubungannya dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi alasan mengapa partainya tidak jadi bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Dia menyebutkan, dalam setiap pertemuan dengan Presiden Jokowi, dirinya selalu meyakini presiden ke-7 itu tulus mengajaknya bergabung dalam koalisi. Bahkan, keraguannya soal Demokrat bakal diterima partai koalisi lainnya terbantahkan lewat pernyataan Jokowi sendiri.

Baca juga: PDI-P: Kalau SBY Gagal Berkoalisi dengan Jokowi, Jangan Bawa-bawa Megawati

"Saya selalu bertanya, apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami? Ya bisa, karena presidennya saya," ucap SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi, dalam konferensi pers usai pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, di kediamannya, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018) malam.

Kendati demikian, dirinya tetap tidak yakin mengingat realitas hubungannya dengan Megawati yang belum pulih.

"Masih ada jarak, masih ada hambatan di situ," ucap SBY.

"Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak," tambah dia.

Kompas TV Partai Gerindra menggelar rapat koordinasi teknis di Hambalang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com