Menurut Yusril, Pengurus Parpol Tetap Boleh Jadi Anggota DPD

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, pengurus partai politik (parpol) tetap boleh menjadi senator.

Menurut Yusril, putusan MK yang tak berlaku retroaktif tak bisa menganulir para pengurus parpol yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon senator.

"Proses pendaftaran bakal calon anggota DPD yang sudah selesai seminggu sebelum tanggal dibacakannya putusan MK, tidaklah menyebabkan proses pendaftaran yang telah dilakukan oleh fungsionaris parpol gugur dengan sendirinya," kata Yusril ketika memberikan keterangan pers di ruang kerja Ketua DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: Putusan MK soal Pengurus Parpol Dinilai Akan Kembalikan Marwah DPD

Verifikasi pencalonan anggota DPD berakhir pada 19 Juli, sedangkan putusan MK keluar 23 Juli.

Hal itu disampaikan Yusril menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi yang diajukan Muhammad Hafidz No. 30/PUU-XVI/2018, terkait diperbolehkannya pengurus parpol menjadi anggota DPD.

Dengan adanya putusan MK itu, maka pengurus parpol tak boleh menjadi anggota DPD.

Baca juga: MK Tegaskan Putusan Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD Tak Politis

Permohonan tersebut merupakan uji materi atas Pasal 182 huruf i Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Yusril menambahkan, prinsip putusan MK yang tak dapat berlaku retroaktif tercantum dalam pasal 47 Undang-undang No. 4 Tahun 2014 tentang MK.

Selain itu, Yusril menilai janggal putusan MK yang mengeluarkan norma hukum baru. Hal itu tercantum dalam pertimbangan hukum terkait putusan itu yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi syarat baru.

Baca juga: Hanura Sebut MK Ceroboh Larang Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD

Syarat baru itu ialah pernyataan mengundurkan diri dari kepengurusan parpol bagi fungsionaris parpol yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD.

"Pertimbangan hukum MK itu telah jauh melampaui kewenangan MK sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UUD untuk menguji undang-undang terhadap UUD," papar Yusril.

"MK hanya berwenang memutuskan apakah norma undang-undang yang diuji bertentangan atau tidak dengan konstitusi. MK tak dapat memberikan perintah atau arahan kepada suatu lembaga," lanjut dia.