KPU Minta Calon Anggota DPD Lengkapi Surat Pernyataan Mundur dari Pengurus Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat pencalonan anggota DPD.

MK memutuskan, pengurus parpol dilarang menjadi anggota DPD.

“Prinsipnya kita pastikan bahwa KPU akan melaksanakan putusan MK," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Wahyu mengatakan, pihaknya langsung membahas begitu MK membacakan putusan pada Senin kemarin.

Baca juga: MK: Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD

Hasil rapat, pihaknya memberikan kesempatan kepada bakal calon anggota DPD yang menjadi pengurus parpol untuk melengkapi persyaratan pernyataan mundur dari parpol.

Pihaknya juga sudah memberikan informasi secara lisan kepada LO (Liaison officer) agar melengkapi persyaratan tersebut.

“KPU memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan parpol yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud,” ujar Wahyu.

Baca juga: Ini Alasan MK Larang Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD

Ketika ditanya berapa jumlah calon anggota DPD yang menjadi pengurus Parpol, Wahyu menjawab, pihaknya belum melakukan pengecekan terhadap data calon.

“Belum, belum makanya kita kan sebelumnya tidak ada ketentuan itu (putusan MK), sehingga kita tidak klasifikasikan bahwa ini bakal calon (DPD) latar belakang pengurus parpol,”kata Wahyu.

MK konsisten dengan putusan-putusan terdahulu bahwa pengurus parpol tidak diperbolehkan menjadi anggota DPD.

Baca juga: Hanura Sayangkan Momentum Putusan MK yang Larang Pengurus Partai Masuk DPD

Menurut MK, jika pengurus parpol menjadi anggota DPD, hal itu akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai representasi daerah.

Ini juga akan berpotensi melahirkan perwakilan ganda. Sebab, jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus parpol tersebut terpilih, maka parpol tersebut secara faktual akan memiliki wakil, baik di DPR maupun DPD.

Sekalipun misalnya yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan saat mendaftarkan diri sebagai anggota DPD.