Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cawapres, Relawan Patuh Apa Kata Jokowi

Kompas.com - 20/07/2018, 17:15 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sedikitnya 65 kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo akan menggelar Rapat Umum Relawan Jokowi pada 4 Agustus 2018.

Ketua Panitia Rapat Umum Relawan Jokowi, Viktor S Sirait mengatakan, persoalan pendamping Jokowi pada Pemilu Presiden 2019 takkan dibahas dalam kegiatan tersebut.

"Semua relawan sepakat untuk tidak mengurusi wakil Pak Presiden. Kami percaya, Bapak Presiden tahu siapa yang terbaik," ujar Viktor di Menteng, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Menurut Viktor, semua relawan akan sepakat dan mendukung calon wakil presiden yang dipilih Jokowi pada pilpres mendatang.

"Relawan sangat patuh apa kata Pak Jokowi. Sehingga kami tidak dalam posisi untuk mendorong cawapres. Kami sangat percaya kepada Bapak Presiden," kata Viktor.

Baca juga: Ini Kata Mereka yang Disebut Cawapres Jokowi...

Rapat umum yang akan digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat itu akan diikuti kelompok seperti Pro Jokowi (Projo) dan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi.

Selain itu, Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), Buruh Sahabat Jokowi, Aliansi Masyarakat Indonesia Hebat (Almisbat). Komunitas Alumni Perguan Tinggi (KAPT).

Kemudian, Solidaritas Merah Putih (Solmet), Masyarakat Peduli Pangan (Mapan), Galang Kemajuan (GK) Center, Sekber Jokowi Nusantara, Duta Jokowi, Jokowi Mania (Joman), Pos Raya dan lain-lain.

Kompas TV Deklarasi relawan Projo dilakukan di Bandung, Jawa barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com