Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cawapres Pilihan Jokowi Tergantung Kebutuhan

Kompas.com - 18/07/2018, 13:25 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut telah mengantongi sejumlah nama yang akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya pada Pemilu 2019. Disebutkan pula bahwa cawapres Jokowi telah mengerucut menjadi 10 nama.

Lalu, bagaimana sebenarnya kriteria cawapres yang pas untuk Jokowi? Peneliti dari LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan, keputusan memilih cawapres bergantung pada kebutuhan Jokowi sendiri.

"Kalau dilihat dari sekarang tentu akan banyak pertimbangan," jelas Ardian ketika ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Baca juga: Digadang-gadang Jadi Cawapres Jokowi, Menteri Susi: Siapa Bilang?

Ardian mengungkapkan, apabila Jokowi ingin memperkuat parlemen, maka pilihan cawapres bisa jatuh kepada semisal Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, atau Romahurmuziy. Ketiganya adalah pimpinan partai politik.

Adapun jika Jokowi ingin memperkuat ekonomi, maka nama Sri Mulyani Indrawati atau Susi Pudjiastuti bisa saja menjadi pilihan. Kemudian, jika Jokowi ingin memperkuat keamanan, maka nama Moeldoko atau Tito Karnavian dapat dipilih.

Baca juga: Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Ini Kata Mahfud MD

"Jadi tergantung dengan kepentingan isu dia (Jokowi). Kalau isu Pancasila dinilai kuat, maka bisa saja Pak Mahfud MD, Moeldoko, atau Tito yang dapat porsi lebih," ungkap Ardian.

Ia memandang, sejauh ini belum ada tokoh kandidat cawapres yang dapat mewakili semua kepentingan yang telah disebut. Akan tetapi, tokoh seperti Airlangga disebut Ardian bisa mewakili dari sisi parlemen maupun ekonomi, namun tidak dari sisi keamanan.

Kompas TV Wasekjen PDI-P, Eriko Sotarduga menyebut pertemuan Airlangga dan Megawati merupakan komunikasi politik yang dibangun Golkar dan PDI-P.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com