Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Usul Cawapres Jokowi Jangan dari Parpol

Kompas.com - 11/07/2018, 17:22 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Nasdem mengusulkan agar calon wakil presiden pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019 tidak berasal dari partai politik. Ini dinilai dapat menjadi solusi bagi parpol pendukung Jokowi yang saat ini berebut posisi cawapres.

"Lebih baik dari Nonpartai Wakilnya, itu lebih baik untuk menjaga soliditas koalisi," kata Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi saat dihubungi, Rabu (11/7/2018).

Nasdem sendiri, kata Taufiq, sejak awal tidak pernah memaksakan ketua umumnya untuk menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi. Nasdem menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan kepala negara.

Ia berharap sikap serupa juga ditunjukkan oleh parpol pendukung lainnya.

Baca juga: Syarat Cawapres Jokowi, dari Chemistry hingga Faktor Elektoral

"Saya berharap parpol tidak perlu memasukkan kadernya menjadi wapres. Itu lebih baik dan akan membangun sebuah situasi yang mendukung kebersamaan," kata Anggota Komisi III DPR ini.

Taufiq beranggapan, jika Jokowi mengambil cawapres dari salah satu partai yang mendukungnya, maka partai tersebut memang akan mendapat keuntungan. Namun, partai lain yang tidak dipilih dikhawatirkan menjadi tidak solid dan tidak maksimal dalam upaya pemenangan.

Sebaliknya, figur cawapres non-parpol akan meningkatkan kebersamaan partai pendukung dalam memenangkan Jokowi pada pilpres tahun depan.

"Kita koalisi biar ada semangat bersama yang dibangun. Jadi jangan kemudian pasangan tersebut hanya dekat dengan satu dua partai," ujar dia.

Baca juga: Kata Moeldoko, Ada 4 Syarat Untuk Jadi Cawapres Jokowi

Taufiq pun menilai, ada banyak tokoh non parpol yang ideal untuk menjadi pendamping Jokowi. Salah satu nama yang menguat, menurut dia adalah mantan Ketua MK Mahfud MD.

Menurut dia, sejumlah survei sudah menunjukkan bahwa Mahfud MD akan meningkatkan elektabilitas Jokowi. Kapabilitas Anggota Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) itu juga menurut dia tidak perlu diragukan.

"Beliau seorang guru besar tata negara, pernah menjadi ketua MK, dekat dengan berbagai pihak, dengan kaum modernis, dengan kaum Islam tradisional, menurut saya cukup baik," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku sudah memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi maju pada pemilihan presiden 2019.

Namun, ia belum bersedia menyebutkan nama tersebut kepada publik.

"(cawapres) sudah ada, tinggal diumumin," kata Jokowi kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018).

Jokowi tidak menjelaskan cawapres yang dimaksudnya hanya satu atau banyak nama. Jokowi meminta wartawan dan publik bersabar. Pengumuman nama cawapres, kata dia, harus dilakukan pada waktu yang tepat.

Namun, partai politik pendukung pemerintah selain PDI-P mengaku belum pernah diajak bicara siapa cawapres yang dipilih oleh Jokowi.

Kompas TV Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan nama Cawapres Joko Widodo adalah wewenang dari partai koalisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com