Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Dinilai Paling Potensial Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 10/07/2018, 22:07 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, sosok Mahfud MD saat ini paling berpeluang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Sebab, Mahfud memiliki dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh kandidat lainnya.

Kelebihan pertama, kata Haris, adalah kemampuan Mahfud di bidang hukum tata negara. Menurut Haris, pengalaman Mahfud yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak perlu diragukan lagi.

"Mahfud ini memiliki keahlian di bidangnya, khususnya di bidang hukum," kata Syamsuddin kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2018).

"Kalau tantangan ke depan adalah untuk menciptakan hukum dan demokrasi yang lebih baik, pilihannya Mahfud MD," tambah dia.

Baca juga: Golkar: Penentuan Cawapres Jokowi Harus Perhatikan Keinginan Mitra Koalisi

Selain itu, Haris juga menilai Mahfud mempunyai kelebihan kedua, yakni dekat dengan kalangan umat Islam. Oleh karena itu, Mahfud bisa meningkatkan elektabilitas Jokowi, khususnya dari basis pemilih muslim.

"Dia dekat dengan kelompok Islam tidak hanya dengan NU, tapi juga Muhammadiyah," kata Haris.

Selain dua kelebihan itu, Haris juga menilai Mahfud adalah sosok yang bersih dan berintegritas. Ia tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum.

"Pasangan Pak Jokowi itu memang harus orang yang bersih dan berintegritas, ini tidak kalah pentingnya," ucap dia.

Baca juga: Kata Moeldoko, Ada 4 Syarat Untuk Jadi Cawapres Jokowi

Selain Mahfud, Haris menilai ada dua nama lain yang juga berpeluang dipilih oleh Jokowi. Namun, berbeda dengan Mahfud, Haris menilai dua calon ini hanya punya satu keunggulan yang bisa ditonjolkan.

Jika Jokowi ingin mengambil tokoh dari partai politik, maka pilihannya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Sebab, Airlangga adalah ketua umum partai kedua terbesar setelah PDI-P. Mesin partai Golkar pasti akan bekerja keras," kata Haris.

Sementara itu, jika Jokowi merasa tantangan yang berat di periode keduanya adalah ekonomi, maka ia bisa meminang Sri Mulyani. Haris menilai menteri keuangan tersebut sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya. Namun, ia tidak memiliki basis massa layaknya Mahfud atau Airlangga.

"Kembali ke Jokowi butuh cawapres yang seperti apa," kata dia.

Baca juga: PDI-P: Pengumuman Cawapres Jokowi Tunggu Cuaca Cerah

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku sudah memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi maju pada pemilihan presiden 2019.

Namun, ia belum bersedia menyebutkan nama tersebut kepada publik.

"(cawapres) sudah ada, tinggal diumumin," kata Jokowi kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018).

Jokowi tidak menjelaskan cawapres yang dimaksudnya hanya satu atau banyak nama. Jokowi meminta wartawan dan publik bersabar. Pengumuman nama cawapres, kata dia, harus dilakukan pada waktu yang tepat.

Kompas TV SMRC merilis hasil survei mengenai calon wakil presiden berdasarkan penilaian elite opinion leader dan massa pemilih nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com