Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setuju dengan TGB, Ketua DPP Golkar Tegaskan Demokrasi Bukan Perang

Kompas.com - 08/07/2018, 09:28 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, penggunan ayat-ayat Al Quran sebagai alat justifikasi dalam proses demokrasi merupakan hal yang tak terpuji.

Menurut dia, proses demokrasi adalah suatu sarana untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas dan juga memiliki kapabilitas.

Hal tersebut dikatakan Ace menanggapi pernyataan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang mengatakan agar tidak mengibaratkan kontestasi politik 2019 sebagai perang.

Baca juga: TGB Dinilai Berkinerja Baik, Bisa Perkuat Dukungan untuk Jokowi

“Saya setuju, saya setuju dengan pernyataan pak TGB. Kenapa? Apalagi beliau mengatakan menggunakan ayat-ayat perang dalam konteks negara Indonesia yang penuh dengan kedamaian ini tentu sangat tidak relevan karena kita ini ya berdemokrasi bukan untuk berperang,” kata Ace

Ace mengatakan, proses demokrasi merupakan momen untuk mencari sosok pemimpin terbaik yang berdasarkan program visi dan misi yang lebih baik.

“Dan harus diniatkan dalam konteks bagaimana kita mencari kebaikan itu yang disebut TGB sebagai fastabiqul khairat berlomba-lomba menuju kebaikan jadi bukan perang,” ujar Ace.

Baca juga: Idrus Marham: Belum Ada Sinyal Golkar Pasangkan Jokowi-TGB

“Demokrasi itu bukan perang, tapi demokrasi cara yang beradab dan cara yang damai untuk bagaiamana kita meraih yang terbaik untuk bangsa ini,” Ace menambahkan.

Sebelumnya, TGB mengingatkan agar siapapun tidak mengunakan ayat ayat Al Quran untuk kepentingan politik yang menyebabkan perpecahan antarumat.

"Saya ingatkan siapa pun, tokoh tokoh kita untuk tidak mengunakan ayat ayat perang, kita tidak sedang berperang," ujar TGB.

Kompas TV Zainul tidak mempermasalahkan jika ada masyarakat yang menilai dirinya ingin maju Capres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com