Neraca Perdagangan Defisit, Presiden Minta Bupati Permudah Izin Usaha

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh bupati di Indonesia untuk ikut serta memperbaiki neraca perdagangan yang masih mengalami defisit.

Hal ini disampaikan Jokowi dihadapan ratusan bupati dalam acara Rakornas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jumat (6/7/2018).

"Neraca Perdagangan kita defisit, lebih banyak impor ketimbang ekspor. Ini yang harus diperbaiki secara bersama antara pusat dan daerah," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Tiap Minggu Pasti Ada Kepala Daerah Kena OTT, Saya Sangat Sedih

Salah satu upaya yang bisa dilakukan para bupati, kata Jokowi adalah mempercepat proses perizinan usaha. Jokowi berpesan agar daerah tak mempersulit izin usaha yang diajukan investor, khususnya pada usaha yang berorientasi pada ekspor.

"Kalau ada investasi yang orientasinya ekspor yasudah tutup mata, langsung berikan izin saat itu juga. Karena ini akan memperbaiki neraca perdagangan kita," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi meyakini, apabila izin usaha bisa diselesaikan dengan cepat, investor akan berbondong-bondong menanamkan investasinya di daerah. Sebaliknya, jika proses mengurus izin lama, investor akan lari.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2018 kembali mengalami defisit.

Baca juga: Veranda Talk Jokowi dengan Bupati...

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai ekspor dan impor pada Mei 2018 mengalami peningkatan dari April 2018 maupun dari Mei 2017.

Ekspor naik 10,8 persen dibandingkan April 2018 dan naik 12,47 persen dibandingkan Mei 2017. Sedangkan, nilai impor naik 9,17 persen dibandingkan April 2018 dan naik 28,12 persen dibandingkan Mei 2017.

"Kalau digabungkan angka ekspor dan impor, maka neraca perdagangan kita pada Mei 2018 mengalami defisit 1,52 miliar dollar AS," ujar Suhariyanto di kantor BPS, Jakarta, Senin (25/6/2018).