Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Manipulasi Pilkada Makassar, Bawaslu Kantongi Bukti Pembanding

Kompas.com - 05/07/2018, 20:13 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mengantongi bukti pembanding jumlah perolehan suara di Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Makassar. Bukti itu penting menyusul adanya dugaan manipulasi suara dalam proses penghitungan surat suara hasil pencoblosan.

"Panwas sudah mempunyai form C1 jadi saya bisa katakan, form C1 yang dipegang jajaran kami adalah mahkota. Karena apa? Tidak ada yang lain selain Panwas yang punya dari KPPS," ujar Ketua Bawaslu Abhan, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

"Kalau ada menipulasi oleh penyelenggara KPUD dari KPPS sampai Kabupaten Kota, maka pembandingnya siapa ya yang ada di kami C1 itu," sambung dia.

Baca juga: Terkait Data Rekapitulasi Pilkada Makassar, Ketua PPK Tamalate Dipecat

Menurut Abhan, saksi di Pilwakot Makassar hanya berasal dari partai pengusung pasangan Munafri Arifuddin - Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Sebab, kata Abhan, tak ada saksi lain lantaran yang dilawan oleh Appi-Cicu adalah kotak kosong. Oleh karena itu, form C1 menjadi bukti karena menjadi hasil pemungutan suara di TPS.

Nantinya, hasil pemungutan suara di form C1 dapat dibandingkan dengan perolehan suara di tingkat KPU Makassar. Dengan perbandingan itu maka bisa diketahui ada tidaknya perbedaan perolehan suara di TPS hingga di KPU Makassar.

Baca juga: Pendukung Calon Tunggal dan Kotak Kosong Bentrok di Makassar

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar Syarif Amir memenuhi panggilan pemeriksaan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kasus dugaan manipulasi data hasil perhitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

Syarif Amir diperiksa di kantor Bawaslu Makassar Jl Angrek Raya, Sabtu (30/6/2018) pagi.

Syarif Amir diperiksa selama tiga jam untuk dimintai keterangannya berkaitan kasus manipulasi data C1 KWK.

Selain Syarif Amir, staf KPU Makassar dan komisioner KPU Makassar Divisi Teknis Abdullah Mansyur dan anggota Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Tamalate juga akan diperiksa.

Kompas TV KPU kota Makassar memperikiran penghitungan suara di 15 kecamatan akan rampung dan diumumkan pada 6 Juli mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com