Usai Diperiksa KPK, Ganjar Pranowo Mengaku Tak Tahu Aliran Dana E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/6/2018), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku ditanyai penyidik KPK terkait korupsi aliran dana KTP elektronik.

“Saya hari ini menepati janji, karena waktu ada pemanggilan saya meminta ditunda maka persis sehari setelah pencoblosan (Pilkada Serentak) hari ini (Rabu, 28/6/2018) saya datang untuk menghadiri undangan dari KPK terkait dengan kesaksian untuk Irvanto sama Pak Oka,” kata Ganjar usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (28/6/2018).

Ganjar keluar dari  Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.49 WIB.

Ganjar mengatakan, ia dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR sebelumnya. Sehingga, ia mengaku tak mengetahui berbagai persoalan terkait dugaan aliran dana e-KTP.

Baca juga: Nazaruddin Mengaku Lihat Pemberian Uang untuk Ganjar dan Chairuman Harahap

Selain itu, Ganjar juga mengaku tak mengenal dengan tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

“Enggak, saya tidak kenal (tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung),” ucap dia.

Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan tersebut mengaku lega telah memberikan keterangan kepada penyidik KPK.

“Lega-lega saja. Semua dari awal saja kita lega saja nggak enak kan ditulis mangkir seram saja,” kata dia.

Baca juga: Sehari Setelah Pilkada, Ganjar Pranowo Penuhi Panggilan KPK

Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang. Sebelumnya, Ganjar menyampaikan surat ketidakhadirannya ke KPK, Selasa (5/6/2018).

Ganjar tak bisa hadir dengan alasan karena mempersiapkan pencalonan sebagai kepala daerah.

Dalam kasus korupsi e-KTP, Irvanto diduga menerima total 3,5 juta dollar AS pada periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan bagi Novanto.

Uang tersebut merupakan fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP.

Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan e-KTP melalui perusahaannya yakni, PT Murakabi Sejahtera. Dia juga ikut beberapa kali dalam pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP.

Selain itu, Irvanto juga diduga mengetahui adanya permintaan fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP.