Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Laporkan Kecurangan yang Terjadi saat Pemungutan Suara

Kompas.com - 26/06/2018, 20:01 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengimbau masyarakat di 171 daerah yang menggelar pilkada serentak untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), Rabu (27/6/2018) besok.

Ia mengajak masyarakat untuk melaksanakan haknya memilih kepala daerah yang terbaik sekaligus mengawasi jalannya pemungutan suara.

"Masyarakat bisa melaporkan apabila menemukan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama (pemungutan suara) Pilkada berlangsung," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/6/2018) malam.

Baca juga: Pemuda Indonesia dan Ajakan Menolak Apatisme pada Pilkada

Bambang juga mendorong Kepolisian melalui Bhabinkamtibnas untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pemungutan suara di TPS.

Menurut dia, potensi kecurangan hanya bisa dieliminasi dengan melibatkan partisipasi aparat di tingkat bawah dan warga masyarakat yang kritis.

"Dengan begitu, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan lancar, kondusif, aman, dan damai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

Terakhir, Bambang juga mengingatkan, jangan sampai ada warga yang berhak memberi suara, tetapi justru dihambat oleh petugas.

Baca juga: KIPP: Ada 10 Persoalan Jelang Pilkada, Mulai dari DPT sampai Pemilih Siluman

Ia mendorong Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberi kesempatan bagi warga yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan surat keterangan.

Surat kependudukan tersebut diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil setempat, yang menerangkan bahwa pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif, sesuai dengan peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan warga untuk memilih pemimpin yang bersih.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com