JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memiliki dasar yang kuat terkait pernyataannya soal ketidaknetralan aparatur negara jelang Pilkada Serentak 2018.
Yandri meyakini SBY memiliki data akurat dan tidak sembarangan sehingga berani mengungkapkannya kepada publik.
"Saya kira usaha orang untuk menang kan banyak cara, terkadang banyak cara itu mungkin tidak dibenarkan undang-undang," ujar Yandri saat ditemui di rumah dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).
"Dalam kerangka itu, saya kira Pak SBY tidak sembarangan pernyataan itu keluar. Pak SBY kan presiden dua periode, seorang jenderal hebat, pasti punya data akurat," ucapnya.
Baca juga: SBY dan Dugaan Operasi Intelijen Jelang Pilkada
Menurut Yandri, pernyataan SBY seharusnya dilihat sebagai sinyal bahwa netralitas aparat negara di Pilkada dan pemilu-pemilu selanjutnya sangat penting.
Ia memandang, jika ketidaknetralan aparat terus terjadi maka hal itu akan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Selain itu, kata Yandri, sikap tidak netral aparat akan merusak sistem demokrasi.
"Saya kira memang harus dihentikan perilaku seperti itu karena akan mencederai mutu demokrasi kita," kata Yandri.
Baca juga: SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
Pernyataan presiden keenam Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang ia ketahui. SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.
Dia menyinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat.
Ia menyampaikan itu dengan maksud agar TNI, Polri, dan BIN, dapat menjaga kenetralannya dalam kontestasi politik di negeri ini.