Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Belum Punya E-KTP untuk Pilkada 2018, Harus Bagaimana?

Kompas.com - 23/06/2018, 18:09 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengimbau masyarakat untuk melakukan perekaman identitas untuk memperoleh KTP elektronik (e-KTP) sebelum Pilkada 2018.

Ini berlaku bagi mereka yang belum memiliki e-KTP.

Direktur Jenderal (Ditjen) Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, masyarakat diimbau untuk secara proaktif datang ke kantor Dinas Dukcapil setempat untuk melakukan perekaman data diri.

Baca juga: Jelang Pilkada Jatim, Layanan E-KTP Digelar Nonstop di Surabaya

"Masyarakat belum memiliki KTP elektronik maka langkah pertama masyarakat harus melakukan perekaman. Harus proaktif untuk datang ke dinas dukcapil melakukan perekaman," kata Zudan di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).

Meskipun demikian, Ditjen Dukcapil juga melakukan jemput bola dalam melakukan perekaman data ke sejumlah tempat. Zudan memberi contoh antara lain ke lembaga pemasyarakatan.

Zudan mengungkapkan, menjelang Pilkada tahun ini, pihaknya menjemput bola di lapas mulai hari ini hingga awal pekan depan. Masyarakat pun bisa datang ke Dinas Dukcapil pada akhir pekan karena kantor tetap buka.

Baca juga: Kemendagri: Libur Lebaran, Layanan Pengurusan E-KTP dan Dokumen Kependudukan Tetap Buka

"Di lapas, rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan kami lakukan jemput bola," jelas Zudan.

Perekaman data bagi masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik ini bukan hanya untuk persiapan Pilkada. Zudan menyatakan, ini pun berlaku bagi persiapan Pemilu 2019 mendatang.

Ditjen Dukcapil pun akan mendatangi kantor-kantor pemerintahan atau swasta guna melayani para pegawai yang belum memiliki KTP elektronik.

"Juga bisa hubungi kami, kami akan jemput bola, tetapi bisa juga silakan datang ke Dinas Dukcapil pada Sabtu dan Minggu," ungkap Zudan.

Kompas TV Puluhan ribu warga Kabupaten Bone Sulawesi Selatan belum melakukan rekaman kartu tanda penduduk elektronik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com