Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS Minta Polisi Umumkan Status Kasus Chat Rizieq Shihab

Kompas.com - 16/06/2018, 15:50 WIB
Abba Gabrillin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta polisi segera mengumumkan status penanganan perkara chat pornografi yang melibatkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Sihab.

Hal itu dikatakan menanggapi informasi yang menyebut bahwa polisi sebenarnya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus chat porografi tersebut.

"Menurut saya, agar polemik ini segera berhenti sebaiknya polisi segera mengumumkan. Toh polisi yang bisa menerbitkan SP3, apa salahnya polisi yang mengumumkan sendiri," ujar Hidayat saat ditemui di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

Baca juga: Prabowo dan Amien Bertemu Rizieq, Gerindra Diyakini Tinggalkan PKS

Menurut Hidayat, sikap terbuka polisi dinilai akan meredekan konflik. Selain memberikan kepastian hukum, hal itu juga akan meredakan tensi yang meninggi di masyarakat.

Apalagi, menurut Wakil Ketua MPR itu, saat ini adalah saat yang tepat, karena bertepatan dengan momentum Lebaran.

Seperti dikutip dari Antara, pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera menyatakan, kliennya telah menerima SP3 dari penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan percakapan bermuatan pornografi.

Baca juga: Polisi Buru Penyebar Meme Amien Rais-Rizieq Shihab

"SP3 telah sampai ke Habib Rizieq," kata Kapitra saat dihubungi Antara, di Jakarta, Jumat.

Menurut Kapitra, penerbitan SP3 sebagai "hadiah" bagi Rizieq saat merayakan Hari Raya Idulfitri setelah mendapatkan praduga dari kepolisian.

Lebih khusus, tim kuasa hukum Rizieq mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang memutuskan menghentikan kasus yang menyeret pimpinan FPI.

Kompas TV Selain itu, ada aduan dari komunitas atau masyarakat, sehingga akhirnya dihapus oleh Instagram.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com