Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Jabat Komandan Koopsusgab TNI?

Kompas.com - 25/05/2018, 20:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan, secara struktural, Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) semakin siap menjalankan tugas pemberantasan terorisme.

Moeldoko mengatakan, TNI telah memutuskan aturan mengenai siapa memimpin Koopsusgab TNI secara teknis.

"Siapa yang mengendalikan Koopsusgab TNI itu, secara bergantian itu akan dijabat oleh Perwira TNI bintang dua," ujar Moeldoko saat dijumpai di kantornya, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Perpres Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme, Ini Isinya...

Pada enam bulan pertama, perwira tinggi TNI yang menjadi komandan Koopsusgab TNI, yakni Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono.

Enam bulan selanjutnya, tongkat komando akan dialihkan ke Komandan Korps Marinir Mayjen TNI Bambang Suswantono dan enam bulan berikutnya diserahkan ke Komandan Pasukan Khas Marsekal Muda TNI Theodorus Seto Purnomo.

"Setiap enam bulan sekali dijabat secara bergantian," ujar Moeldoko.

Baca juga: BNPT Tunggu Perpres soal Pembagian Kerja dalam Koopsusgab

Secara struktural, gerak-gerik Koopsusgab TNI akan tetap dipegang oleh Panglima TNI. Namun, Panglima TNI tetap menggerakkan tim para personel dari satuan elite TNI itu berdasarkan perintah Presiden sebagai panglima tertinggi TNI.

Moeldoko memastikan, keberadaan Koopsusgab TNI akan lebih efektif.

Apalagi, DPR RI baru saja mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Baca juga: Moeldoko: Siapa yang Enggak Takut Koopsusgab, Hayo Ngomong...

Pemerintah sendiri saat ini sedang menyiapkan peraturan presiden mengenai pelibatan TNI di dalam pemberantasan terorisme.

Begitu perpres selesai dibuat, maka Koopsusgab langsung meningkatkan kesiapsiagaannya untuk membantu Polri dalam penanganan terorisme.

Kompas TV Selain perdebatan definisi yang juga menarik perhatian dalam pembahasan revisi undang-undang anti teror adalah pelibatan TNI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com