Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Intelijen Kita Sangat Lemah

Kompas.com - 13/05/2018, 22:04 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini menilai, serangkaian aksi terorisme yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa kinerja intelijen pemerintah sangat lemah.

Hal itu terlihat dari serangkain aksi terorisme yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Sejak peristiwa bom di Thamrin, penyanderaan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, dan ledakan bom di tiga gereja di Surabaya pada Minggu (13/5/2018) pagi.

"Kita lihat misalnya dari peristiwa di Thamrin, Mako Brimob, kemudian di Surabaya. Ini menunjukkan intelijen kita bukan hanya kecolongan, tapi ini sangat lemah sekali," ujar Helmy saat menggelar konferensi pers dia kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (13/5/2018).

Baca juga: Paus Fransiskus Doakan Korban Tragedi Ledakan Bom di Surabaya

Menurut Helmy, pemerintah harus memperkuat sistem pencegahan agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Ia juga menyatakan mendukung aparat keamanan mengusut tuntas jaringan kelompok pelaku teror bom bunuh diri di Surabaya.

"Kami juga menuntut aparat keamanan, karena kejadian ini terus berulang," kata Helmy.

Baca juga: Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya Diduga Berasal dari Satu Keluarga

Selain itu, lanjut Helmy, PBNU bersama sejumlah tokoh lintas agama sepakay untuk mendirikan posko-posko kemanusiaan di berbagai tempat.

Posko tersebut berfungsi untuk menghimpun berbagai informasi yang dapat digunakan oleh kepolisian.

"Kami sepakat untuk membentuk posko-posko kemanusiaan di mana kami akan menghimpun berbagai informasi yang ada di masyarakat untuk kemudian kami perbantukan kepada pemerintah agar pengawasan di tingkat pusat maupun daerah terjaga dengan baik," ucapnya.

Kompas TV Kegeraman Presiden Joko Widodo diungkapkan dengan tegas bahwa aprat negara tidak akan pernah membiarkan tindakan pengecut seperti terorisme.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com