Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca Kerusuhan Mako Brimob, Masyarakat Diharapkan Konsolidasi Lawan Terorisme

Kompas.com - 11/05/2018, 13:13 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua SETARA Institute Hendardi menilai, peristiwa kerusuhan dan penyanderaan oleh narapidana terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua, pada Selasa (8/5/2018) hingga Kamis (10/5/2018) dinihari, menjadi sebuah peringatan bagi masyarakat untuk segera melakukan konsolidasi dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme.

"Kerusuhan di Mako Brimob harus menjadi sarana konsolidasi warga untuk selalu waspada bahwa ancaman terorisme itu nyata," ujar Hendardi kepada Kompas.com, Jumat (11/5/2018).

Baca juga: Pasca-penyerangan Mako Brimob, Polrestabes Makassar Dibanjiri Karangan Bunga

Masyarakat, kata dia, juga perlu bersama-sama melakukan revitalisasi instrumen-instrumen sosial yang ada, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam memperkuat persatuan serta menciptakan rasa aman di dalam masyarakat itu sendiri.

Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2015).KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Di sisi lain, Hendardi juga berharap agar publik tak terpancing dengan permainan isu bernuansa pelecehan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) atau politisasi dari peristiwa kerusuhan tersebut.

Dengan demikian, masyarakat Indonesia bisa semakin jeli dan tak terprovokasi atas berbagai informasi yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang berniat memecah belah maupun menciptakan rasa takut di dalam masyarakat.

Baca juga: Pengacara: Aman Tak Hadir Persidangan karena Mako Brimob Belum Kondusif

Langkah-langkah itu juga mendorong masyarakat untuk tidak berkompromi dengan aksi terorisme dan radikalisme.

"Di sisi lain kepolisian harus aktif memberikan informasi tentang suatu peristiwa sehingga ruang publik tidak dipenuhi berita yang destruktif," kata dia.

Ia juga memandang bahwa peristiwa kerusuhan Mako Brimob Kelapa Dua harus menjadi bahan evaluasi tata kelola lapas khusus narapidana terorisme.

Sebab, penahanan pelaku terorisme tak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa.

Baca juga: Kerusuhan Telah Usai, Polri Perketat Pengamanan di Mako Brimob

 

Hendardi tak ingin peristiwa kerusuhan yang menewaskan 5 anggota kepolisian itu terulang kembali.

"Yang utama harus dikaji ulang adalah tata kelola lapas khusus teroris dan akselerasi kebijakan deradikalisasi untuk meminimalisir dampak kerusuhan," kata dia.

Hal itu mengingat aksi kerusuhan ini juga berpotensi membangun sel tidur kelompok-kelompok teroris lainnya untuk melakukan kejahatan yang sama atau aksi terorisme lainnya.

Kompas TV Aparat kepolisian kembali menguasai rutan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada Kamis (10/5) pagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com