Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Banyak Kepala Negara Minta Nelayan Mereka Diampuni

Kompas.com - 08/05/2018, 20:54 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada sejumlah kepala negara yang meminta pengampunan atas nelayan mereka yang tertangkap mencuri ikan di wilayah laut Indonesia.

Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan 350 nelayan se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, Selasa (8/5/2018). Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.

"Saya ketemu kepala negara, mereka menyampaikan, 'nelayan kita ditangkap lagi'. Ketemu lagi, 'Pak, nelayan kita ditangkap lagi dua di sini, mohon diberikan pengampunan, dibebaskan' begitu," ujar Jokowi.

Jokowi tak menceritakan lebih jauh bagaimana respons dia atas permintaan para kepala negara itu.

Baca juga: Ini Modus Pencurian Ikan oleh Nelayan Asing di Perairan Indonesia

Ia hanya menekankan bahwa permintaan kepala negara yang meminta pengampunan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat.

"Artinya sekarang mereka memandang kita. Artinya kedaulatan laut menjadi milik kita semuanya. Siapa berani sama Bu Susi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, dalam 3,5 tahun belakangan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi telah menenggelamkan sedikitnya 363 kapal asing pencuri ikan. Hal itu membuat kapal asing tidak berani lagi menerobos masuk ke wilayah laut Indonesia.

"Padahal yang namanya kapal ilegal asing yang wira-wiri di laut hitungannya 7.000-an. Sekarang sudah tidak berani lagi masuk Indonesia," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

Kompas TV Kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kembali mendapati kapal ilegal memasuki perairan Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com