Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Modus Pencurian Ikan oleh Nelayan Asing di Perairan Indonesia

Kompas.com - 15/08/2015, 06:55 WIB
KOMPAS.com - Kapal Silver Sea 2 yang tertangkap membantu mengungkap modus pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia selama ini. Menurut Ketua Satgas Anti-Illegal Fishing Mas Achmad Santosa pada wartawan BBC IndonesiaIsyana Artharini, kapal tersebut ditangkap saat melakukan proses transshipment atau memindahkan muatan hasil tangkapan ikan ke kapal yang lebih besar dengan pendingin.

"Silver Sea 2 adalah kapal pengangkut, agennya dimiliki oleh salah satu perusahaan di Ambon," kata Achmad, Jumat (14/8/2015).

Menurutnya, unsur inilah yang menjadi keterkaitan antara perusahaan pemilik kapal Silver Sea tersebut di Ambon dengan Benjina. Keberadaan kapal Silver Sea 2 terpantau dari satelit Badan Keamanan Laut dan AIS sedang melakukan transshipment, di Arafura dekat PNG.

"Modus transshipment terjadi di perairan Arafura mendekati PNG, kita pantau sudah cukup lama itu," ujarnya.

Alih kargo

Izin kapal Silver Sea 2 yang berbendera Thailand sudah habis pada Mei 2015. Artinya, saat ditangkap mereka melakukan aksi penampungan ikan ilegal dari hasil perbuatan penangkapan ikan yang ilegal juga. Mas Achmad menduga, tangkapan yang didapat dari Silver Sea 2 berasal dari kapal-kapal yang surat izin penangkapannya sudah habis.

Kapal tangkap ikan ini lalu mengalihkan kargo mereka ke kapal angkut.

"Praktik ini sudah secara universal dilarang karena biasanya angkutannya secara internasional tidak dilaporkan lalu dialihmuatkan tanpa melalui prosedur ekspor," kata Mas Achmad.

Selama ini, kapal-kapal yang ditangkap, dibakar, dan ditenggelamkan kebanyakan adalah kapal-kapal penangkap ikan.

Sedangkan Silver Sea 2 adalah kapal penampung hasil tangkapan kedua yang berhasil ditangkap setelah MV Haifa. Silver Sea 2 memiliki bobot hampir 3000 ton dan dilengkapi mesin-mesin pendingin.

Mas Achmad belum bisa mengatakan apakah kru kapal Silver Sea 2 juga adalah korban perdagangan manusia seperti halnya kru kapal yang dibebaskan di Benjina.

"Besok dicek oleh teman-teman dari Satgas Anti-Illegal Fishing. Sabtu pagi, Ibu Menteri akan berangkat ke sana (Sabang) bersama pejabat tinggi dari AL. Kami juga meng-encourage IOM (International Organisation for Migration) ikut ke sana untuk mengecek apakah ada korban human trafficking juga," ujar Mas Achmad.

Bersembunyi

Kronologinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Satgas Anti-Illegal Fishing mengendus 42 kapal-kapal penangkap ikan yang lari dari Benjina saat pemerintah membongkar kasus perdagangan manusia yang dipekerjakan sebagai nelayan di perairan Maluku.

Menurut Mas Achmad, kapal-kapal tersebut diiindikasikan bersembunyi atau malah beroperasi di perairan antara Indonesia dan Papua Nugini. Ketika ditanya apakah satgas juga akan mengejar mereka, kata Mas Achmad, "Kalau mereka melakukan perbuatan illegal fishing ya kita tangkap, kita tenggelamkan."

Kantor berita Associated Press sebelumnya memberitakan bahwa kapal tersebut digiring sejauh 130 kilometer oleh angkatan laut Indonesia ke markas di Sabang setelah berusaha menangkapnya selama sepekan terakhir.

"Saya sangat bahagia," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada Associated Press. Kapal sempat susah dicari karena ada jeda sinyal. "Hampir tidak ditemukan, tapi ternyata bisa."

Menurut Susi, kapten kapal akan diperiksa dan diselidiki atas dugaan perdagangan manusia, penangkapan ikan ilegal, dan transshipment. Bongkar muat atau transshipment di tengah laut dilarang karena nelayan bisa bekerja berminggu-minggu nonstop tanpa istirahat.

Baca juga: TNI AL Tangkap Kapal Berbendera Thailand Penampung Ikan Ilegal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com