Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu, Media Tak Boleh Dimanfaatkan Pemilik untuk Berpolitik

Kompas.com - 03/05/2018, 15:58 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai, menjelang penyelenggaraan sejumlah pemilihan umum (Pemilu), independensi jurnalis dan media diuji.

Selain Pilkada serentak pada Juni 2018, ada pula pemilihan presiden pada 2019 mendatang.

"Belajar dari tahun politik sebelumnya, yakni 2014, kondisi media tak lagi lurus menjalankan fungsi dan perannya, kental aroma partisan, memberi dampak yang luar biasa pada masyarakat," ujar Ketua Umum AJI Abdul Manan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Baca juga: Jurnalis Jadi Tim Sukses Paslon Pilkada, Laporkan ke Dewan Pers

 

Berkaca dari tahun politik 2014, imbuh Abdul, informasi politik yang disajikan bias dengan kepentingan partisan pemilik media.

Ia menyebutkan, informasi yang disajikan sudah dibingkai untuk kepentingan politik elite media, pun membentuk citra positif salah satu kandidat dan menyerang kandidat lain.

Di sisi lain, sebagian pemilik korporasi media saat ini juga merupakan tokoh politik, atau mempunyai kedekatan dengan partai politik tertentu.

Menurut Abdul, hak politik tidak boleh mencemari ruang redaksi.

"Pemilik dan awak media tidak boleh menggunakan media untuk kepentingan politik praktis," sebut Abdul.

Baca juga: Ketua Dewan Pers: Jurnalis Tak Perlu Cemaskan UU MD3

Ia menyatakan, AJI mendesak para pemilik media tidak memanfaatkan medianya untuk kepentingan politik.

Sebab, ini praktis menodai citra media itu sendiri, bahkan industri media secara keseluruhan.

Abdul memberi contoh, semisal hanya 1 atau 2 stasiun televisi yang melakukan praktik politik. Namun, ini akan melukai citra semua stasiun televisi.

"Kami ingatkan pemilik media untuk hindari seperti itu. Akan berdampak ke semua komunitas media atau pers," tutur Abdul.

Baca juga: Polisi Jadi Pelaku Terbanyak Kekerasan terhadap Jurnalis

Menurut dia, menggunakan media untuk berpolitik bukan praktik yang baik. Praktik yang buruk dalam jurnalistik, sebut Abdul, akan berpengaruh ke bisnis media tersebut di masa depan.

"Jurnalisme yang baik akan membuat bisnis baik, karena dasarnya trust (kepercayaan)," terang Abdul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya 'Ratu Preman' Lho...

Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya "Ratu Preman" Lho...

Nasional
Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com