Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/10/2017, 23:22 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dominasinya bahkan mencapai lebih dari 80 persen. Meliput isu-isu agama pun menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis di Indonesia.

Irfan Junaidi dari Harian Republika misalnya, yang menyampaikan bahwa medianya memang lahir untuk berkhidmat dengan umat Muslim. Namun, secara posisi, ada spektrum yang tidak sederhana dalam Islam, mulai Islam paling kiri hingga Islam paling kanan.

"Ketika kami coba menempati di tengah, itu benar-benar blur. Kadang kalau di tengah, yang kiri bilang Anda terlalu kanan. Kalau digeser sedikit ke kiri, nanti yang kanan bilang Anda terlalu kiri," kata Irfan dalam konferensi jurnalis agama di Kampus Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Rabu (18/10/2017).

Irfan menambahkan, pemberitaan terhadap agama lainnya tetap dilakukan, meski porsinya tak sebesar Islam.

(Baca juga: Jurnalis Agama Diharapkan Berperan Mempersatukan)

Namun, medianya melakukan pendekatan isu Islami bukan bersifat ritual, tetapi mengambil nilai (value) dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, soal isu kebakaran hutan.

"Itu juga adalah value Islam yang ingin diangkat, karena Islam juga mengajarkan lingkungan dijaga," ujarnya.

Redaksi Republika, kata dia, juga tak hanya diisi oleh pemeluk agama Islam. Pihaknya berupaya agar medianya fokus pada permasalahan kemanusiaan, bukan kepada mayoritas maupun minoritas.

"Sehingga istilah yang ujungnya mendikotomi mayoritas atau minoritas kami coba reduksi supaya tidak memanas-manasi, tidak menebarkan kebencian," kata Irfan.

Tantangan lainnya disampaikan oleh Taufiqurrahman dari The Jakarta Post. Sebagai surat kabar Indonesia yang berbahasa Inggris, ada tekanan tersendiri bagi medianya, karena pembaca The Jakarta Post tak hanya masyarakat Indonesia.

Hal itu memengaruhi redaksi medianya dalam memilah isu-isu agama.

"Kami tidak ingin yang di luar dapat persepsi salah soal Indonesia. Kami berupaya memberitakan secara baik dan proporsional," kata Taufiq.

(Baca juga: Kemenag Nilai Pemberitaan Antar-Agama Belum Berimbang)

Tantangan berbeda dihadapi media online. Iin Yumiyanti dari Detik.com menyampaikan, tuntutan memberitakan yang cepat membuat media online harus tetap selektif dalam memilah pemberitaan.

Ia mencontohkan, pada momentum Pilkada DKI Jakarta, di mana aksi demonstrasi berjilid terus dilaksanakan. Berita hoaks semakin merebak sedangkan kode etik jurnalistik harus tetap diterapkan dengan ketat.

"Bagaimana kami harus membuat berita cepat tapi juga akurat. Di tengah informasi yang seliweran, banyak hoaks," ucap Iin.

Kompas TV Indahnya Potret Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com