Investasi Asing Diharapkan Tak Abaikan Nasib Pekerja dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai pada dasarnya investasi pihak asing terhadap Indonesia merupakan hal yang baik. Namun investasi asing harus menciptakan kemandirian negara dalam mengelola penanaman modal tersebut.

"Kita tidak mau disetir dan diatur. Jadi tetap harus ada kemandirian kita mengelola relasi. Investasi yang datang dari luar itu pasti bagus tapi harus menguntungkan kita," kata Saleh di gedung DPP PAN, Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Ia mencontohkan, jika pihak asing melakukan investasi proyek jangka panjang selama 6 tahun, maka harus tercipta pula lapangan kerja selama 6 tahun untuk tenaga kerja dalam negeri. Jika investasi dikelola oleh pihak asing, maka tenaga kerja Indonesia hanya sekadar menjadi penonton.

"Kalau proyeknya 6 tahun, ternyata fakta lapangannya untuk orang asing ya kita dapat apa?" kata dia.

Ia juga berharap agar pemerintah melakukan sinkronisasi data terkait keberadaan tenaga kerja asing di dalam negeri.

Saleh melihat data dari keimigrasian dan Kementerian Tenaga Kerja seringkali tak sama. Dia juga menyoroti lemahnya upaya tim pengawasan orang asing dalam memantau masuknya tenaga kerja asing ilegal.

"Padahal itu ada tim pengawas tenaga kerja asing. Itu (data) dari imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja, mestinya itu ada koneksi datanya sama," katanya.

Saleh menegaskan keberadaan tenaga kerja asing tak terhindarkan. Namun demikian ia tak ingin tenaga kerja asing yang datang merenggut hak tenaga kerja dalam negeri.

Ia menyoroti keberadaan tenaga kerja kasar asing yang datang secara ilegal, dan bekerja di sejumlah wilayah Indonesia.

"Ada temuan gajinya beda, gaji mereka lebih bagus, perlakuannya lebih bagus. Ini yang saya kira bisa menyebabkan disharmoni. Karena mereka (tenaga kerja asing dan lokal) satu tempat, kerjannya sama, tapi perlakuannya berbeda. Itu pasti bisa memicu pertentangan," katanya.