Pengamat: Pilpres 2019, Tak Mungkin Parpol Usung Calon Non-Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, kemungkinan calon non-partai untuk maju dalam pilpres 2019 sudah tertutup. 

“Dalam catatan saya, calon non-partai sudah tertutuplah, wassalam, karena semua partai ini sudah berpikir ngapain kita dorong orang yang tidak menguntungkan partai,” katanya usai acara diskusi, di D Hotel, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

(Baca juga: Sekjen PPP Ungkap Ada Tokoh Non-Partai yang Ingin Bentuk Poros Ketiga)

Ia menilai, partai politik memilih lebih baik kalah dalam pemilu 2019 dan menyiapkan kadernya untuk bertarung di pemilu selanjutnya.

"Cara berpikir sekarang nggak apa-apa kalah yang penting tahun (pemilu) 2024 kita bisa fight lagi dengan orang baru yang lebih populer,” katanya.

Oleh karena itu, ucap Ray Rangkuti, tidak mungkin parpol menyerahkan mandat kepada figur non-partai.

Terkait fenomena deklarasi sejumlah kelompok masyarakat yang mendukung salah satu figur dalam pilpres 2019, menurut dia, hal tersebut boleh-boleh saja untuk mendorong partisipasi masyarakat.

“Ya boleh-boleh sajalah bagus untuk mendorong partisipasi,” ucapnya.

(Baca juga: Menurut PKB dan Nasdem, Terlalu Berisiko jika Cawapres Jokowi dari Non Partai)

Meski demikian, ia mengingatkan, berdasarkan Undang-undang Pemilu, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik yang memenuhi ambang batas persyaratan pilpres atau presidential threshold.

Adapun, aturan presidental threshold adalah capres-cawapres diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang mengantongi 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional berdasarkan pemilu sebelumnya.