Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP Ungkap Ada Tokoh Non-Partai yang Ingin Bentuk Poros Ketiga

Kompas.com - 20/04/2018, 18:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengungkapkan, ada tokoh non-partai yang ingin membentuk poros ketiga di luar poros Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

"Saya kira itu tebak sendiri saja siapa yang ingin jadi capres (calon presiden). Itu saja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Tokoh tersebut, kata Arsul, sempat mengajak PPP untuk membentuk poros ketiga, namun PPP menolak. Sebab, lanjut dia, partai berlambang Ka'bah itu sudah bulat mengusung Jokowi pada Pilpres 2019.

Arsul menyampaikan, relawan tokoh tersebut juga aktif berkomunikasi dengan partai-partai terkait pembentukan poros ketiga.

Namun, ia menilai wajar upaya tokoh tersebut untuk membangun komunikasi dengan PPP terkait pembentukan poros ketiga.

(Baca juga: PPP Yakin Tidak Ada Poros Ketiga Saat Pilpres 2019)

Menurut Arsul, hal itu bagian dari dinamika persiapan Pilpres 2019, khususnya bagi mereka yang ingin menjadi capres.

Ia juga mengatakan, tokoh tersebut kerap dideklarasikan menjadi capres sebagai poros di luar Jokowi dan Prabowo.

Saat ditanya apakah tokoh tersebut berasal dari militer, Arsul hanya menjawab singkat.

"Ya, kok sudah tahu bertanya pula," ucap Arsul.

Saat ditanya apakah sosok tersebut mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Arsul tak menjawab.

(Baca juga: Presiden PKS: SBY Ingin Diskusi Kemungkinan Poros Ketiga)

Kompas TV Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyoroti peluang mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, untuk bertarung di pemilu presiden 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com