Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekuatan Jokowi Untuk Pilpres 2019 Dianggap Lebih Besar Daripada 2014

Kompas.com - 20/04/2018, 23:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyebut Presiden Joko Widodo memiliki modal yang lebih kuat untuk kembali jadi presiden 2019. Ia membandingkan dengan saat Jokowi "nyapres" 2014 lalu. Dukungan sama-sama besar, namun kali ini dukungan politik juga semakin kuat.

"Beda banget, 2014 elektabilitas Jokowi dengan sekarang jelas berbeda. Lebih tinggi sekarang," ujar Maruarar di Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Dari segi dukungan politik, Jokowi kini berhasil merangkul lebih banyak partai politik. PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, PSI, dan Perindo telah menyatakan dukungannya pada Jokowi. Jumlah koalisi akan lebih besar dibandingkan 2014 lalu.

Kemudian, elektabilitasnya juga meningkat. Hal ini, kata Maruarar, menunjukkan bahwa suara di akar rumput juga kian kuat. 

Baca juga : Politisi Gerindra Sebut Tertutup Opsi Pasangkan Prabowo-Jokowi

"Bargaining position politik Jokowi sebagai capres sangat kuat karena didukung tokoh agama, jaringan pemuda, dan berbagai jaringan dan politiknya juga stabil," kata Maruarar.

Meski begitu, pihaknya tak mau menyombongkan diri. Saat ini tinggal menunggu Jokowi mencari calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Siapapun wapresnya, kata dia, harus bisa meningkatkan elektabilitas mereka.

Faktor kedua yang juga penting yakni kenyamanan dan kecocokan Jokowi dengan calon wakilnya.

Baca juga : Survei Cyrus Network: Elektabilitas Jokowi 58,5 Persen, Prabowo 21,8 Persen

"Dulu SBY pilih Boediono pasti bukan karrna elektabilitas, tapi kenyamanan. Yang paling sempurna kalau satu orang punya elektabilitas dan kecocokan dengan capres," kata Maruarar.

"Jokowi sebagai pimpinan pasti punya pikiran bagaimana meneruskan infrastruktur, bagaimana membangun tol laut, dan sebagainya," lanjut dia.

Meski begitu, ia tidak dapat memastikan kapan Jokowi akan mengumumkan cawapresnya. Menurut Maruarar, Jokowi tak perlu terburu-buru mengumumkannya. Sebab, saat ini posisinya sudah sangatnkuat sehingga bisa tenang memilih cawapres yang "sreg" dengannya.

"Yang pasti ideologinya pancasila, bisa kerjasama untuk percepatan pembangunan, menjaga persatuan kesatuan bangsa," kata Maruarar.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi berikut ini!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com