Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Sebut Prabowo Batasi Diri Tak Kritik Jokowi agar Tak Gaduh

Kompas.com - 24/04/2018, 17:46 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai wajar jika hasil sejumlah survei menyebut elektabilitas ketua umumnya, Prabowo Subianto, masih berada jauh di bawah Presiden Joko Widodo.

Sebab, menurut Dasco, saat ini Prabowo memilih untuk tak membuat gaduh dengan melontarkan kritik terhadap pemerintah.

"Karena begini, Pak Prabowo sudah membatasi diri sebenarnya untuk tidak berkontribusi membuat kegaduhan," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dasco menilai, elektabilitas Prabowo bisa saja meningkat drastis jika mantan Danjen Kopassus itu kerap mengkritik kinerja pemerintah yang dinilai tak memuaskan.

(Baca juga: Elektabilitas Prabowo Turun, PKS Yakin Akan Naik Setelah Ada Cawapres)

Di sisi lain, kata Dasco, Prabowo bisa saja memilih untuk lebih sering berbicara di media massa nasional.

Namun, cara seperti itu tak ingin dilakukan oleh Prabowo karena akan menimbulkan kegaduhan.

"Kami bisa minta Pak Prabowo setiap hari ngomong di media soal ketidakpuasan atas kinerja pemerintah dan lain-lain," kata Dasco.

"Kalau elektabilitas naik harus begitu, ya nanti kami juga bisa sampaikan, ya sudah Pak Prabowo ngomong saja tiap hari. Tapi nanti jatuhnya gaduh terus," ucap dia.

(Baca juga: Survei "Kompas": JK dan Prabowo Teratas Jadi Cawapres Jokowi)

Sebelumnya survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Presiden Joko Widodo mengalami kenaikan. Sementara elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi penantang terkuat petahana justru mengalami penurunan.

Dikutip dari Kompas, Senin (23/4/2018), responden yang memilih Jokowi apabila pilpres digelar saat ini mencapai 55,9 persen. Angka itu meningkat dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya, elektabilitas Jokowi masih 46,3 persen.

Sementara itu, potensi keterpilihan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 14,1 persen. Angka ini turun dari hasil survei enam bulan lalu yang merekam angka 18,2 persen.

Survei ini dilakukan pada 21 Maret-1 April 2018 sebelum Prabowo menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden dalam Rakornas Partai Gerindra, 11 April lalu.

(Baca juga: Fadli Zon: Ada Upaya Penggiringan Opini agar Prabowo Tak Jadi Capres 2019)

Penurunan elektabilitas tidak hanya terjadi pada Prabowo, tetapi juga pada calon potensial lainnya. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang sebelumnya dipilih 3,3 persen kini jadi 1,8 persen. Calon lainnya semakin susut keterpilihannya menjadi kurang dari 1 persen.

Naiknya elektabilitas Jokowi dan turunnya potensi keterpilihan tokoh-tokoh penantangnya bisa dijelaskan dari dua sisi. Pertama, naiknya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kedua, masih kaburnya kepastian calon penantangnya untuk maju dalam Pemilu 2019.

Survei tatap muka ini dilakukan kepada 1.200 responden secara periodik oleh Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018.

Populasi survei warga Indonesia berusia di atas 17 tahun. Reponden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi Indonesia dan jumlahnya ditentukan secara proporsional.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Kompas TV Presiden Joko Widodo enggan berkomentar soal hasil survei.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com