Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Prabowo Turun, PKS Yakin Akan Naik Setelah Ada Cawapres

Kompas.com - 24/04/2018, 10:20 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera menilai, survei Litbang Kompas pada Senin (23/4/2018) belum menggambarkan secara utuh terkait kekuatan elektabilitas para calon. Sebab, pihak oposisi belum memberikan kepastian terkait pasangan capres dan cawapres.

Dikutip dari Kompas pada Senin (23/4/2018), responden yang memilih Jokowi apabila pilpres digelar saat ini mencapai 55,9 persen.

Sementara itu, potensi keterpilihan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 14,1 persen, turun dari hasil survei enam bulan lalu yang merekam angka 18,2 persen.

"Kondisi saat ini belum dapat dijadikan gambaran kekuatan elektabilitas masing-masing. Khususnya penantang Pak Jokowi karena belum resmi dideklarasikan," kata Mardani dalam pesan singkat, Selasa (24/4/2018) pagi.

Baca juga: Terima Mandat Gerindra, Prabowo Subianto Siap Maju sebagai Capres

Mardani meyakini, elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden akan meningkat setelah ditentukannya nama spesifik terkait pendamping Prabowo.

"Saat proses kandidasi sudah dilakukan, akan ada normalisasi. Suara Pak Prabowo dan cawapresnya akan naik," ujarnya.

Mardani sebelumnya pernah berharap Prabowo sesegera mungkin memutuskan cawapres pendampingnya. Menurut Mardani, akan lebih baik jika Prabowo segera memutuskannya karena akan memperjelas strategi yang akan dijalankan nantinya.

"Kalau sebagaimana Pak Sohibul (Iman) bilang, sebenarnya gini, lebih cepat Pak Prabowo memutuskan, katakanlah Pak Prabowo-Sohibul Iman atau Prabowo-Aher (Ahmad Heryawan) atau Prabowo-Anies Matta," ujar Mardani.

Baca juga: Presiden PKS Akan Berjuang agar Kadernya Digandeng Prabowo Subianto

"Atau siapa pun dari sembilan nama, maka itu jauh lebih baik buat kami dan Gerindra. Lebih cepat, lebih baik," lanjutnya.

Survei Litbang Kompas menunjukkan peningkatan elektabilitas Jokowi dan penurunan elektabilitas tokoh lain, seperti Prabowo, disebabkan dua hal.

Pertama, naiknya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kedua, masih kaburnya kepastian calon penantangnya untuk maju dalam Pemilu 2019.

Survei tatap muka ini dilakukan kepada 1.200 responden secara periodik oleh Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018.

Populasi survei warga Indonesia berusia di atas 17 tahun. Reponden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi Indonesia dan jumlahnya ditentukan secara proporsional.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Kompas TV PKS tetap mengajukan syarat untuk bisa berkoalisi dengan Gerindra.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com