Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Verifikasi Isu Miring, Kepulauan Solomon Mau Lihat Papua Lebih Dekat

Kompas.com - 23/04/2018, 20:13 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu negara Pasifik, Kepulauan Solomon, menyambut hangat ajakan Pemerintah Republik Indonesia untuk melihat Papua lebih dekat.

Menurut Duta Besar Kepulauan Solomon untuk Indonesia, Salana Kalu, ajakan Pemerintah RI sangat penting untuk memverifikasi berbagai isu miring soal Papua.

"Saya meyakini bahwa hal tersebut akan membuat kami lebih saling memahami dan bukan hanya sekedar itu, namun juga menjadi lebih dekat," ujar Salana Kalu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/4/2018).

Menurut Kalu, negaranya banyak mendapatkan informasi seputar situasi dan kondisi di Papua. Ia mengakui bahwa kemungkinan ada informasi yang tidak benar mengenai Papua.

(Baca juga: Wiranto: Banyak Informasi Tentang Papua Diselewengkan ke Negara Pasifik)

Ia menuturkan, banyaknya informasi mengenai Papua berasal dari media termasuk media sosial. Oleh karena itu, ajakan Pemerintah Indonesia penting untuk melakukan verifikasi terkait dengan kondisi Papua yang sebenarnya.

"Mungkin informasi yang kami terima tidak benar, namun beberapa informasi akan lebih baik jika kami verifikasi terlebih dahulu. Sehingga akan lebih baik jika kami mengunjungi Papua secara langsung," kata dia.

"Anda tahu bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan membolehkan negara lain berkunjung dan melihat isu yang terkait kedaulatan, itu merupakan suatu langkah besar," ujar dia.

Ia yakin dengan ajakan dan keterbukaan Indonesia akan menjadi langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan antara kedua negara.

Sebelumnya, Wiranto mengungkapan, adanya informasi bohong tentang Papua yang disampaikan kepada negara-negara di Pasifik.

(Baca juga: Pemerintah RI Persilakan Negara Pasifik Lihat Papua dari Dekat)

Akibatnya, negara-negara di Pasifik memiliki penilaian buruk kepada Indonesia. RI dinilai membiarkan aksi kekerasan di Papua, RI dinilai tidak membangun Papua. Bahkan, kata Wiranto, RI dinilai menjajah Papua.

"Informasi seperti itu, tentu tidak benar. Saya minta teman-teman dari Solomon melihat Jakarta, melihat daerah lain di Indonesia, melihat Papua," ujar dia.

"Inilah cara kita untuk meyakinkan negara sahabat bahwa banyak sekarang ini informasi (bohong) yang diselewengkan, informasi yang dideviasikan tidak sesuai dengan kenyataan," ucap Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu menuturkan, informasi yang diselewengkan, yang dideviasikan, yakni informasi mengenai pembangunan di Papua.

Menurut Wiranto, bila informasi tidak benar itu dibiarkan, maka Indonesia akan sedih. Sebab pemerintah sudah berupaya keras membangun Papua agar lebih maju.

Kompas TV Di tahun 2018, ada target 80 ribu sertifikat tanah diberikan pada warga Papua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com