Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas": Kepuasan Pemerintahan Jokowi Meningkat Jadi 72,2 Persen

Kompas.com - 23/04/2018, 08:45 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo meningkat. Survei ini dilakukan pada 21 Maret-1 April 2018, bertepatan dengan 3,5 tahun pemerintahan berjalan.

Dikutip dari Kompas, Senin (23/4/2018), 72,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan di empat bidang pemerintahan, yakni politik dan keamanan (polkam), hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Dibandingkan dengan setahun lalu, peningkatan kepuasan publik mencapai 9,1 persen.

"Di balik sejumlah catatan kritis di bidang polkam dan ekonomi, kepuasan terhadap pemerintah meningkat karena indikator-indikator di bidang hukum dan kesejahteraan menuai apresiasi," kata peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan.

Baca juga: Survei Kompas: Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen

Indikator bidang polkam yang mendapat catatan kritis terutama terkait ancaman konflik dan kebebasan berpendapat. Sementara indikator ekonomi yang sedikit mengalami pelemahan terkait masalah swasembada pangan, lapangan kerja, harga barang, dan nilai tukar rupiah.

"Namun, terjadi peningkatan apresiasi dalam pembangunan pasar tradisional dan pemerataan pembangunan," urai Bambang.

Sementara itu, kepuasan yang meningkat di bidang hukum terjadi karena meningkatnya apresiasi terhadap pemberantasan korupsi, penuntasan kasus hukum, dan aparat yang dinilai semakin adil.

Indikator yang meningkat di bidang kesejahteraan sosial adalah kepuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani persoalan pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat.

Kompas TV Pemilu Presiden 2019 kemungkinan besar akan mengulang persaingan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com