Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Sambut Baik Gagasan Memunculkan Poros Ketiga pada Pilpres 2019

Kompas.com - 20/04/2018, 19:35 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengungkapkan, dirinya akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat.

Keduanya bertemu untuk membicarakan kemungkinan munculnya poros ketiga dalam Pilpres 2019.

Keinginan SBY tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan pada Selasa (17/4/2018 lalu, saat bertemu Sohibul di kantor DPP PKS.

"Setelah kami bicara, kata Pak Syarief, semua pembicaraan akan disampaikan ke Pak SBY dan katanya nanti akan di-follow up, di mana nanti Pak SBY ingin ketemu saya. Jadi ya saya tunggu saja," ujar Sohibul saat ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

(Baca juga: Presiden PKS: SBY Ingin Diskusi Kemungkinan Poros Ketiga)

Menurut Sohibul, idealnya muncul lebih dari satu atau dua pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada Pemilu 2019.

Jika hanya ada dua pasangan calon, kata Sohibul, maka kekhawatiran timbulnya segregasi sosial akan semakin besar.

Oleh sebab itu, Sohibul menilai gagasan untuk memunculkan poros ketiga merupakan suatu hal yang bagus.

"Intinya bagi kami, idealnya capres itu tidak satu pasang, lebih dari satu atau dua. Nah kalau dua juga ada kekhawatiran nanti terjadi segregasi sosial. ada kubu ini, ada kubu itu," kata Sohibul.

"Dan oleh karena itu gagasan memunculkan poros ketiga saya kira bagus, jadi kekhawatiran itu ya tidak terjadi," ucap dia.

Sohibul sendiri sebelumnya sudah menyatakan bahwa PKS bersedia berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

(Baca juga: Gerindra Anggap Pernyataan Politisi PKS soal Capres Selain Prabowo Sangat Subjektif)

Namun, PKS mensyaratkan Prabowo harus menggandeng satu dari sembilan kadernya yang sudah ditetapkan Majelis Syuro PKS.

Selain Sohibul, sembilan nama tersebut yakni Gubernur Jawa Barat dari PKS, Ahmad Heryawan; Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid; Mantan Presiden PKS, Anis Matta; Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.

Kemudian Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufrie; Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring; Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Kompas TV Partai Koalisi Gerindra yakni Partai Keadilan Sejahtera, partainya tetap solid mendukung Prabowo, sebagai calon presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com