Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jokowi Vs Prabowo Lagi, Demokrat Akan Dukung Jokowi

Kompas.com - 17/04/2018, 10:24 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, Demokrat tidak yakin Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa mengalahkan petahana Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2019.

Oleh karena itu, jika Jokowi kembali harus head to head melawan Prabowo seperti Pilpres 2014, Demokrat akan memilih mendukung petahana.

"Kami menilai Pak Prabowo tidak akan mampu menantang Jokowi, Demokrat tentu akan memilih mendukung Pak Jokowi kalau tak ada poros ketiga," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Selasa (17/4/2018).

Baca juga: Demokrat: SBY Ingin Prabowo Jadi "King Maker"

Pilihan Demokrat mendukung Jokowi dinilai wajar karena sebagai partai politik memilih mendukung calon yang kemungkinan menangnya lebih besar.

Ia mengakui, Demokrat ingin kembali masuk ke pemerintahan.

"Kalau kami tidak masuk ke pemerintahan, kemungkinan kami berbuat untuk bangsa ini kan kecil," katanya.

Kendati demikian, Ferdinand mengatakan bahwa partainya terus mengupayakan untuk membentuk poros ketiga di luar koalisi Jokowi dan Prabowo.

Demokrat masih berharap PAN dan PKB, yang belum menentukan sikap ke poros Jokowi atau Prabowo, bisa diajak membuat poros ketiga.

Baca juga: Kata Fadli Zon, Tak Ada Kendala Logistik untuk Menangkan Prabowo

Ferdinand juga menilai, lima parpol yang sudah menyatakan mendukung Jokowi saat ini bisa juga mengalihkan dukungannya.

"Dalam politik, semuanya dinamis. Poros ketiga masih mungkin terbentuk," kata Ferdinand.

Selain itu, Demokrat juga masih membuka pintu berkoalisi dengan Gerindra asalkan Prabowo tidak maju sebagai calon presiden.

Menurut Ferdinand, Gerindra bisa mengusung tokoh di luar Prabowo yang berpeluang besar mengalahkan petahana.

"Kita butuh sosok baru yang bisa jadi penantangnya Pak Jokowi," katanya.

Kompas TV Pemilu Presiden 2019 kemungkinan besar akan mengulang persaingan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com