Jokowi Perintahkan Percepatan Penyediaan Rumah ASN, Prajurit TNI, dan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya menyediakan rumah layak huni untuk aparatur sipil negara (ASN), serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018), Presiden Joko Widodo mengungkapkan jumlah ASN, personel TNI, dan personel Polri yang belum memiliki rumah layak huni.

"Berdasarkan laporan yang saya terima, saat ini ada 945.000 ASN, 275.000 personel TNI, dan 360.000 personel Polri yang belum memiliki rumah bersifat permanen," ujar Jokowi dalam pidato pembukaan rapat.

Oleh sebab itu, dalam rapat terbatas kali ini, Presiden mengundang ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejumlah direktur utama bank BUMN, direktur utama bank milik pemerintah daerah, Asabri, dan Taspen.

(Baca juga: Tugas Pemerintah Sediakan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat)

Presiden Jokowi ingin bersama-sama membicarakan terobosan pembiayaan apa yang bisa dilakukan untuk menyediakan rumah layak huni bagi ASN, personel TNI, dan Polri.

"Ini untuk membicarakan langkah terobosan, dengan memanfaatkan dana anggaran non-pemerintah sehingga ada tambahan alternatif model di luar skema pembiayaan perumahan yang sudah ada," ujar Jokowi.

"Dengan langkah terobosan, terutama dalam pembiayaan ini, saya berharap soal penyediaan perumahan bagi ASN, bagi prajurit TNI dan anggota Polri bisa dipercepat sehingga bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya," kata dia.

Jika kebutuhan pokoknya terpenuhi, lanjut Jokowi, diharapkan berimbas kepada peningkatan konsentrasi kinerja, sekaligus secara tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jokowi mengingatkan, pembangunan infrastruktur berupa jalan, pelabuhan, bandara, bendungan listrik, dan sebagainya harus diiringi pula dengan penyediaan rumah laik bagi masyarakat, salah satunya bagi ASN, prajurit TNI dan Polri.

"Tahun 2018 ini saya memang telah meminta Kementerian PU-Pera untuk terus mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat sehingga secara bertahap itu bisa menurunkan backlog rumah yang mencapai 11,4 juta," ujar Jokowi.