Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Terpaku Survei, Poros Ketiga Diprediksi Tak Akan Terbentuk

Kompas.com - 13/04/2018, 21:29 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Nusantara Centre Yudhie Haryono menilai, poros ketiga di luar koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Joko Widodo tak akan terbentuk.

Sebab, partai politik pasti terpaku pada pertimbangan elektabilitas yang dirilis lembaga survei.

"Poros ketiga itu kecil, maka kemungkinan tidak akan jadi kenyataan," ujar Yudhie dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Menurut dia, Demokrat akan condong ke koalisi Jokowi. Meski demikian, Demokrat belum menentukan sikap resmi karena menunggu kesepakatan politik dengan koalisi pendukung Jokowi.

Baca juga : Prabowo Disarankan Cari Cawapres yang Bisa Naikkan Elektabilitas

Yudhie menilai, tak menutup kemungkinan ada tawar menawar politik.

"Ya karena belum jelas deal-nya, baik dari sisi logistik maupun sisi struktur. Berapa menteri yang mau di dapat, logistik apa yang mau didapatkan, kalau itu sudah deal, deal pasti," kata Yudhie.

Yudhie juga yakin Demokrat, PAN, dan PKB terpaku dengan survei elektabilitas. Ketiga partai tersebut, kata dia, takut untuk menawarkan posisi maupun pasangan calon alternatif di antara dua kubu yang kuat.

"Itu membuat mereka takut sekali mencalonkan alternatif di luar mainstream yang ada. Partai-partai hari ini sangat percaya pada polling dan survei," ujar dia.

Baca juga : Demokrat Genjot Elektabilitas AHY untuk Pilpres 2019

Yudhie menilai,  hasil polling atau survei seringkali mendekati kenyataan yang akan terjadi.

Dengan demikian, apabila ketiga partai mengusung pasangan calon dengan elektabilitas rendah, maka koalisi itu akan gagal.

"Saya kira Pemilu 2019 itu adalah pemilu yang mengulang Pemilu 2014 dalam pengertian pilpres artinya ada maksimal 3 atau 2 pasang, yang itu juga masih bagian dari lokomotif lama," kata Yudhie.

Kompas TV Partai Demokrat membantah kabar menjadi satu di antara dua partai yang disebutkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com