Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilema Prabowo Subianto Menuju Pilpres 2019...

Kompas.com - 06/04/2018, 09:01 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mendeklarasikan diri maju pada Pilpres 2019 pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra, 11 April 2018.

Hal itu ia ungkapkan dalam menjawab pernyataan sejumlah petinggi Partai Gerindra belakangan yang menyebut deklarasi pencapresan Prabowo akan dilakukan saat Rakornas.

"Saya kira belum, ya. Tanggal 11 belum deklarasi. Rapat koordinasi nasional, apel kader nasional dan intern, maaf tidak ada media," ujar Prabowo saat ditemui di sela Rakornas Partai Gerindra di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Prabowo pun belum bisa memastikan, apakah dirinya akan maju sebagai calon presiden seperti yang selama ini diinginkan seluruh kader Partai Gerindra. Begitu juga dengan kepastian waktu deklarasi pencapresan.

(Baca: Prabowo Tak Akan Deklarasi sebagai Capres di Rakornas Partai Gerindra)

Saat wartawan bertanya soal faktor apa yang membuat pendeklarasian urung dilakukan, Prabowo mengatakan, saat ini dirinya belum mendapat tiket untuk maju sebagai capres.

Partai Gerindra masih membutuhkan satu partai untuk berkoalisi dan mengusung Prabowo sebagai capres.

Meski hampir dapat dipastikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berkoalisi dengan Partai Gerindra, koalisi tersebut belum terbentuk.

"Lho, deklarasi itu kalau sudah ada tiket, kan, belum ada tiket dan juga belum tentu, situasi masih bisa berkembang. Ya, kami berpikir positif, sabar-sabarlah. Kami cari yang terbaik," ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, Rakornas tersebut digelar dalam persiapan konsolidasi dan koordinasi jelang pendaftaran calon anggota legislatif.

Semua kader Partai Gerindra harus mengetahui syarat-syarat yang diperlukan jika berniat mencalonkan diri sebagai peserta pada Pemilu Legislatif 2019.

"Ya, kan, kami menghadapi pendaftaran calon legislatif, ya. Jadi, syarat-syaratnya harus kami umumkan supaya serentak seluruh Indonesia mengerti syarat-syaratnya dan prosedurnya. Jadi, nanti koordinasi dan konsolidasilah kira-kira," kata mantan Danjen Kopassus itu.

(Baca juga: Prabowo Subianto Belum Deklarasi Capres karena Belum Punya "Tiket")

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangannya kepada kader Gerindra usai menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra  di Jakarta, Kamis (5/4). Dalam acara yang diselenggarakan secara tertutup tersebut Prabowo akan memberikan arahan dan pidato politiknya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang hadir.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/18.MUHAMMAD ADIMAJA Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangannya kepada kader Gerindra usai menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra di Jakarta, Kamis (5/4). Dalam acara yang diselenggarakan secara tertutup tersebut Prabowo akan memberikan arahan dan pidato politiknya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang hadir. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/18.
Dilema

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai, saat ini Prabowo tengah berada dalam dilema, antara kembali maju sesuai keinginan para kader atau mengusung calon lain untuk menghadapi Presiden Joko Widodo dan pasangannya.

Mengingat sejumlah lembaga survei menyatakan tingkat elektabilitas Prabowo saat ini masih belum melampaui Presiden Jokowi.

Arya berpendapat, sangat sulit bagi Prabowo maju sebagai capres jika menjelang Agustus atau pendaftaran calon, elektabilitasnya belum bisa menembus persentase di atas 30 persen.

"Kalau dia maju, sekarang kan secara elektoral terjadi stagnasi dalam tiga tahun terakhir. Stagnasinya itu kan di angka 20-25 persen. Nah, sekarang sudah mulai turun," ujar Arya saat dihubungi Kamis.

"Pendaftaran Agustus. Kalau enam bulan sebelum pilpres itu Prabowo tidak bisa tembus di atas 30 persen atau 35 persen, susah bagi Prabowo memaksakan maju. Sekarang di diri Prabowo sendiri ada dilema yang besar, apakah maju atau tidak," katanya.

Namun, lanjut Arya, mengusung calon lain selain Prabowo juga dapat berdampak pada elektabilitas Partai Gerindra pada pemilu legislatif karena digelar serentak dengan pemilu presiden.

Menurut Arya, saat ini belum ada sosok di Partai Gerindra yang memiliki pengaruh elektoral sekuat Prabowo.

Begitu juga dengan nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belakangan disebut sebagai calon kuat cawapres Prabowo.

(Baca juga: CSIS: Basis Massa Sama, Gatot dan Anies Tak Mampu Dongkrak Elektabilitas Prabowo)

Arya mengatakan, kedua nama itu belum bisa dijadikan jaminan agar Partai Gerindra mendapat perolehan suara yang tinggi dalam pemilu legislatif.

"Dan, belum tentu juga pemilih Gerindra akan memilih Gatot atau Anies karena asosiasinya tidak sekuat Prabowo. Tetapi, kalau pemilih Prabowo itu di atas 80 persen kemungkinannya akan memilih Gerindra," ucapnya.

"Nah, jadi itu sekarang yang membuat Prabowo berpikir keras, apakah maju atau tidak. Dilemanya di situ," kata Arya.

(Baca juga: Effendi Gazali: Prabowo Galau, Sedang di Bawah Tekanan)

Secara terpisah, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo meyakini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan kembali maju sebagai capres di Pilpres 2019.

Menurut Ari, Prabowo akan kembali menjadi penantang Presiden Joko Widodo mesti hingga saat ini mantan Danjen Kopassus itu belum mendeklarasikan diri.

Selain itu, Prabowo juga tidak akan terpengaruh dengan berbagai hasil survei yang menyebut elektabilitasnya masih berada di bawah Jokowi.

"Menurut saya, Prabowo adalah seorang politisi petarung, yang bisa melihat atau membaca setiap peluang dan kesempatan untuk menang. Dengan jam terbangnya, Prabowo akan lebih mempercayai intuisi politiknya daripada bacaan hasil survei yang masih bergerak dinamis," ujar Ari.

"Yang terpenting, saat ini Prabowo adalah lawan tanding terhebat untuk melawan Jokowi di 2019," ucapnya.

Menurut Ari, ada dua alasan kenapa Prabowo belum juga mendeklarasikan diri.

Pertama, Partai Gerindra masih menunggu kepastian partai koalisi pendukung Prabowo dari dua partai potensial, yakni PKS dan PAN, demi syarat presidential threshold, termasuk mengompromikan siapa cawapres yang tepat untuk Prabowo.

Kedua, Prabowo masih menghitung strategi dan taktik politik yang elegan untuk bisa mengalahkan petahana, yaitu Jokowi, di tengah kekhawatiran akan menguatnya politik identitas pada Pilpres 2019 nanti.

"Yang saya kenal, Prabowo tidak mau mempertaruhkan 'Persatuan Indonesia' semata-mata hanya demi laga demokrasi elektoral yang dikhawatirkan akan menggunakan sentimen identitas," ucapnya.

(Baca juga: "Prabowo Seorang Petarung, Lebih Percaya Intuisi Politiknya daripada Hasil Survei")

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com