CSIS: Basis Massa Sama, Gatot dan Anies Tak Mampu Dongkrak Elektabilitas Prabowo

Kompas.com - 04/04/2018, 17:38 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya di hadapan kader dan simpatisan pada acara Prabowo Menyapa Warga Jawa Barat di Depok, Jawa Barat, Minggu (1/4). Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan visi dan misi Partai Gerindra menyongsong tahun politik 2018 dan 2019, serta mendukung pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu pada Pilgub Jabar 2018. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras/18 Indrianto Eko SuwarsoKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya di hadapan kader dan simpatisan pada acara Prabowo Menyapa Warga Jawa Barat di Depok, Jawa Barat, Minggu (1/4). Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan visi dan misi Partai Gerindra menyongsong tahun politik 2018 dan 2019, serta mendukung pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu pada Pilgub Jabar 2018. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras/18

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes berpendapat, figur mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mampu menaikkan elektabililitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Belakangan, Gatot dan Anies disebut-sebut sebagai calon kuat kandidat wakil presiden pendamping Prabowo.

"Kalau kita lihat dari aspek elektoral memang baik nama Anies maupun Gatot masih belum tembus atau mencapai angka lima persen. Itu dengan kondisi kalau Prabowo maju," ujar Arya saat dihubungi, Rabu (4/4/2018).

(Baca juga : Melejitnya Nama Gatot Nurmantyo Dinilai Membuat Prabowo Gundah)

Selain itu, Arya menilai, jika Prabowo menggaet Gatot atau Anies sebagai cawapres, maka sulit bagi Prabowo untuk mendongkrak suara.

Pasalnya, baik Gatot maupun Anies memiliki basis massa yang beririsan atau sama dengan basis massa Prabowo.

"Kalau Prabowo maju, keduanya sangat sulit untuk tembus di angka 10 persen. Kenapa? Karena basis massa Gatot dan Anies itu beririsan dengan basis massanya Prabowo. Basis massanya sama atau beririsan," kata Arya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengungkapkan, Anies dan Gatot berpeluang besar menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo.

(Baca juga : Ketimbang Gatot, Anies Dinilai Lebih Berpeluang Jadi Cawapres Prabowo)

"Pak Anies punya peluang yang besar. Pak Gatot juga punya peluang dan kesempatan yang sama. Jadi, dua ini punya kesempatan yang sama," kata Riza saat dihubungi.

Ia menilai, sebagai Gubernur Jakarta, Anies memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang tidak perlu diragukan.

Demikian pula dengan elektabilitas Anies, menurut Riza, hal itu tak perlu diragukan.

Namun, hal itu masih perlu dibahas dengan partai koalisi karena Gerindra tak bisa memutuskannya sendiri.

"Sebab, bukan sekadar menentukan siapa cawapresnya, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun sinergi di antara kekuatan partai yang berkoalisi dan membangun sinergi dengan ormas yang akan mendukung nanti. Jadi, kami harus mempertimbangkan banyak aspek," lanjutnya.

Hingga saat ini Prabowo belum mendeklarasikan diri maju dalam Pilpres 2019. Deklarasi menunggu pembahasan dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) Gerindra pada awal April 2018.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Nasional
Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Kemenkes: Eropa Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Tingkat Global

Nasional
KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

KPK Selisik Aset Milik Bupati HSU Abdul Wahid yang Diduga Berbeda dari LHKPN

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Kemenkes Sebut Varian Omicron Tak Tingkatkan Keparahan bagi Masyarakat yang Sudah Divaksinasi

Nasional
Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Nasional
Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

Nasional
Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nasional
Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.