Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Usulkan Bentuk Pansus Biro Perjalanan Umrah yang Bermasalah

Kompas.com - 04/04/2018, 10:53 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyatakan, Komisi III mengusulkan pembentukan panitia khusus terkait biro perjalanan umrah yang bermasalah.

Pembentukan pansus dinilai perlu untuk menginvestigasi kegagalan pemberangkatan calon jemaah umrah.

Hal itu disampaikan Trimedya seusai memimpin rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan calon jemaah umrah pengguna jasa First Travel yang gagal berangkat.

"Ya rekomendasi dari kawan-kawan yang hadir tadi kan delapan dari sepuluh fraksi yang ada di DPR ini sepakat bahwa terkait dengan FT (First Travel) supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari, kami sepakat dibentuk pansus (panitia khusus)," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Trimedya menyadari, Komisi III tak memiliki kewenangan untuk membentuk panitia khusus tersebut. Karena itu, ia berencana menyampaikan usulan tersebut pada pimpinan DPR pekan depan.

"Pimpinan DPR kemudian memanggil fraksi-fraksi yang ada di DPR ini, kemudian menyepakati," kata dia.

(Baca juga: Marak Travel Umrah Bermasalah, Polri dan Kemenag Kerja Sama Kejar Pemberi Izin)

Politisi PDI-P itu berharap panitia khusus bisa terbentuk sebelum masa sidang berakhir pada 28 April. Ia mengatakan, Komisi III akan menggelar rapat pleno untuk memantapkan usulan tersebut. Setelah itu, Komisi III akan menyampaikannya kepada Pimpinan DPR.

Trimedya mengharapkan, pembentukan panitia khusus biro perjalanan umrah yang bermasalah bisa mengurai penyebab kegagalan pemberangkatan calon jemaah umrah.

Dengan demikian, nantinya diharapkan bisa memberikan solusi bagi kasus First Travel dan biro perjalanan umrah lainnya yang bermasalah agar bisa memberangkatkan jemaah.

"Orang sudah bayar tapi tidak bisa berangkat. Terakhir kan Abu Tours itu. Nah itu yang kami mintakan. Kemudian ada usulan supaya Kementerian Agama mencermati travel. Ada berapa banyak mereka sudah menerima pendaftaran dari berapa banyak orangnya," ujar Trimedya.

Kompas TV Perwakilan korban penipuan umrah First Travel mengadu nasib ibadah Umrahnya yang belum jelas ke DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com