Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti hingga Sri Mulyani Disebut Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Ini Kata PDI-P

Kompas.com - 26/03/2018, 20:38 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga nama tokoh non partai politik muncul kepermukaan dan disebut masuk radar calon wakil gubernur (cawapres) Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019 mendatang.

Mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

PDI Perjuangan sebagai partai pendukung Jokowi menegaskan bahwa partainya belum menentukan nama-nama calon pendamping Jokowi pada 2019 mendatang.

"Belum, kami belum menyebut nama sampai saat ini. Kalau ada yang sebut nama, itu adalah individu-individu," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Baca juga : Usulan PSI untuk Cawapres Jokowi: Luhut, Susi Pudjiastuti, hingga Bos Gojek

Hasto mengatakan, PDI-P akan membahas isu cawapres setelah Pilkada Serentak 2018. Pembahasan itu tidak dilakukan sendiri melainkan dengan partai pendukung Jokowi di 2019.

PDI-P, tutur Hasto, akan melihat sosok yang berjibaku untuk rakyat dan punya kepemimpinan baik untuk disandingkan dengan Jokowi di Pilpres 2019.

"(Sosok) yang menyatukan dan yang terpenting adalah siapa yang bisa bekerja sama dengan Bapak Jokowi," kata dia.

Sebelumnya, politisi PDI-P Arteria Dahlan menyebutkan nama Susi Pudjiastuti, Mahfud MD, dan Sri Mulyani sebagai tiga tokoh non partai politik yang dinilai cocok untuk menjadi cawapres Jokowi. Meski begitu, tutur dia, PDI-P masih melakukan penjaringan nama-nama tokoh yang dinilai cocok untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

Kompas TV Menurut Jokowi, posisi Cak Imin di pimpinan MPR adalah hal yang baik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com