Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Dapat Posisi Cawapres Jokowi, Golkar Minta Tambahan Kursi Menteri

Kompas.com - 23/03/2018, 18:44 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono berharap calon wakil presiden pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019 berasal dari Partai Golkar.

Menurut Agung, Partai Golkar memiliki modal politik yang kuat. Selain itu, Golkar juga sejak awal memberikan dukungan kepada Jokowi.

"Modalitas politik kami kuat untuk bisa ke sana. Kami pernah tertinggi dan sekarang kami nomor 2. Untuk capres, kami akan mendukung Jokowi, hanya ya tentu diharapkan sekali dukungan dari Golkar itu dibuat maka harus dipertimbangkan agar cawapresnya itu berasal dari kader Golkar," ujar Agung saat ditemui di Rakernas Partai Golkar, Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Jika posisi cawapres tidak diberikan kepada Golkar, lanjut Agung, maka partai berlambang pohon beringin itu menginginkan tambahan kursi di kabinet.

Baca juga : Jusuf Kalla Tertawa Saat Ditanya Keterlibatannya di Tim Penjaringan Cawapres Jokowi

Saat ini Golkar memiliki tiga jatah kursi menteri di Kabinet Kerja, yakni Menteri Sosial yang dijabat oleh Idrus Marham, Menteri Perindustrian yang dijabat oleh Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

"Tadi sudah saya sampaikan misal profesional, eksternal partai atau penambahan di kabinet. Ya itu harus. Kalau tidak ya kita tidak dapat apa-apa. Masa tidak dapat apa-apa," kata Agung.

Ia menilai hal tersebut wajar karena Golkar terus mengupayakan kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Dukungan itu diwujudkan melalui pembentukan himpunan relawan Golkar yang menyatakan dukungan ke Jokowi.

Baca juga : Aburizal Berharap Cawapres Jokowi dari Partai Golkar Lagi

Di sisi lain, Jokowi juga bukan berasal dari Partai Golkar. Menurut Agung, wajar jika Golkar mendapat tambahan kursi menteri.

"Wajar dong kalau mendapat posisi. Meskipun kita sadar bahwa presidennya bukan dari Partai Golkar. Ya paling tidak, seperti itu dan kalau tidak seperti itu jangan juga kemudian menyakiti perasaan kami," tuturnya.

Meski demikian Agung menegaskan partainya belum membicarakan mengenai permintaan tersebut dengan Presiden jokowi.

"Belum. Tapi kita tentu berharap apabila kita memenangkan Jokowi dengan wakilnya tentu kita berharap punya hak kursi yang cukup," ucapnya.

Kompas TV Dua partai besar PDI Perjuangan dan Golkar akhirnya saling bersilaturahim menjadi momentum sejuknya, iklim demeokrasi negeri ini.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com