Jutaan Pemilih Pilkada Belum Punya e-KTP, Bawaslu Akan Buka Posko Aduan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya akan membuka posko pengaduan e-KTP di setiap Dinas Dukcapil.

Hal itu dilakukan sebagai tindaklanjut atas data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sementara, bahwa ada 6.768.025 pemilih Pilkada 2018 yang belum memiliki e-KTP atau Surat keterangan pengganti e-KTP.

"Kami akan membuka (posko) aduan bagi pemilih, yang belum merekam e-KTP di dinas dukcapil," kata Afifuddin di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Menurut Afifuddin, meski bukan tugas penyelenggara Pilkada, tetapi upaya itu dilakukan pihaknya demi memaksimalkan hak pilih warga.

Baca juga : Data KPU Sementara, 6,7 Juta Pemilih Pilkada Belum Punya E-KTP atau Suket

"Jadi tugas itu ada di pihak lain ya, bukan penyelenggara. Tentu ini sesuatu yang harus kami sinergikan untuk mengoptimalkan hak pilih warga, bukan saling menyalahkan," terang dia.

Tak hanya itu, kata Afifuddin, masih adanya jutaan pemilih yang belum punya e-KTP dan suket pengganti e-KTP tersebut juga menjadi peringatan bagi penyelenggara.

Di mana, banyak pemilih terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara Pilkada 2018 pada 27 Juni 2018 mendatang.

"Ini juga peringatan dini buat penyelenggara, bahwa yang punya hak pilih itu yang punya e-KTP, atau suket terutama buat pilkada. (Kalau) Pileg dan Pilpres nanti harus (punya) e-KTP," ujar Afifuddin.

Baca juga : Tanggapi KPU, Mendagri Sebut 4,6 Juta Pemilih Pilkada Belum Rekam E-KTP

Terakhir, ia juga mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan perekaman e-KTP agar bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tahun ini.

"Peringatan dini kita bagi orang-orang yang belum rekam e-KTP. Kita jangan random di daerah pilkada saja, belum (daerah) yang lain," ujar Afifuddin.

KPU RI sebelumnya mengungkapkan saat ini ada 6.768.025 pemilih yang belum memiliki e-KTP atau surat keterangan pengganti e-KTP. Jumlahnya yakni 3.497.228 pemilih laki-laki dan 3.270.797 pemilih perempuan.

KPU pun berharap, agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bisa segera menuntasan persoalan tersebut secepatnya.