Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Temukan 1 Juta Pemilih Pilkada Belum Punya E-KTP, Ini Respons Kemendagri

Kompas.com - 14/03/2018, 12:52 WIB
Moh Nadlir,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan ada 1.025.577 pemilih pada Pilkada Serentak 2018 yang belum memiliki e-KTP dan surat keterangan (Suket) tersebar di 17 provinsi se-Indonesia.

Menanggapi temuan tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan layanan jemput bola bagi para pemilih tersebut.

Apalagi, para pemilih yang belum dapat e-KTP itu sudah masuk dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

"Kami jemput bola dan mendorong masyarakat untuk perekaman di kecamatan atau Dinas Dukcapil. Kalau masyarakat pasif kami juga tidak bisa apa-apa," kata Zudan melalui pesan singkatnya, Rabu (14/3/2018).

(Baca juga : Temuan Bawaslu, 1 Juta Pemilih Pilkada 2018 Belum Punya E-KTP)

Menurut Zudan, saat ini, di tiap kabupaten di seluruh wilayah Indonesia telah dibentuk tim untuk mengoptimalkan layanan jemput bola tersebut.

"Tiap kabupaten kami bentuk beberapa tim untuk jemput bola (perekaman e-KTP)," kata dia.

Zudan menambahkan, saat ini masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP adalah dari kalangan pemilih pemula. Meski demikian, para pemilih pemula tersebut telah semuanya masuk DP4.

"Maka kami fokus ke SMA-SMA. Hak pilihnya sudah kami akomodasikan dalam DP4. Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang banyak pemilih pemulanya," kata dia.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Eddie juga meminta masyarakat proaktif.

(Baca juga : Bawaslu: 547.144 Pemilih Pilkada di 15 Provinsi Belum Dilakukan Coklit)

Sebab, dukungan aktif masyarakat akan mempercepat layanan data kependudukan seperti e-KTP.

Soal ketersediaan blanko e-KTP, Arief menjamin, jumlahnya cukup. Saat ini, kata dia, yang perlu untuk terus didorong adalah peran aktif masyarakat untuk segera merekam datanya.

"Kami, Ditjen Dukcapil sudah pro aktif. Blanko tersedia dan mencukupi. Sampai sekarang perekaman data warga yang belum merekam jalan terus. Tapi masyarakat juga harus proaktif datang," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu RI menemukan ada 1.025.577 pemilih pada Pilkada Serentak 2018 yang belum memiliki e-KTP dan surat keterangan (Suket).

Angka ini didapatkan Bawaslu setelah melakukan pengawasan di 17 provinsi se-Indonesia.

"Tentu data ini masih bisa bergerak. Kemampuan kami (terbatas) tidak bisa menjangkau semuanya," kata Anggota Bawaslu M Afifuddin, di Kantor di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com