Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Ancaman Luhut Tak Mewakili Sikap Presiden

Kompas.com - 21/03/2018, 14:23 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, statement Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang akan mencari dosa-dosa Amien Rais, tidak mencerminkan sikap Presiden Joko Widodo.

"(Ancaman) Pak Luhut menurut saya tidak mewakili sikap Presiden. Ini perlu digarisbawahi," kata Johan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Hal ini disampaikan Johan sekaligus untuk menjawab kritik yang disampaikan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Menanggapi kegeraman Luhut terhadap Amien Rais, SBY meminta pemerintah tidak arogan dalam menanggapi kritik.

(Baca juga: Hanafi Rais: Pak Amien Suarakan Kritik Berdasarkan Rasa Keadilan)

 

Namun, Johan menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah arogan dalam menanggapi kritik, karena pernyataan Luhut itu tidak mewakili sikap Presiden ataupun pemerintah.

"Tidak mencerminkan sikap presiden atau sikap pemerintah. Itu lebih kepada sikap pribadi Pak Luhut yang gaya penyampaiannya seperti itu. Pak Amien Rais juga kan begitu kan gayanya. Blak-blakan," kata Johan.

Johan juga menegaskan bahwa pernyataan Luhut itu disampaikan dalam sebuah seminar. Di seminar itu, Luhut bicara panjang lebar mengenai pencapaian pemerintah di bidang Kemaritiman.

Sementara, bagian kegeraman Luhut yang akan mencari dosa Amien Rais disampaikan di akhir pidato.

"Teman teman (wartawan) saya minta jangan melihat secara parsial. Harus dilihat konteksnya secara panjang lebar. Jangan hanya kemudian yang dibuat 'saya akan mencari dosa-dosamu' itu," ucap Johan.

(Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Siap Fasilitasi Debat Terbuka Luhut Vs Amien Rais)

 

Luhut sebelumnya geram dengan seorang tokoh senior yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah.

Kegeraman tersebut ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional "Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan" di Gedung BPK RI, Senin (19/3/2018).

"Kalau ada senior bilang bahwa ngasihsertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin. Dari dulu juga ada pembagian sertifikat, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya di mana," kata Luhut.

Luhut pun mengancam akan membongkar dosa tokoh senior yang asal-asalan mengkritik pemerintah. Luhut menyebut, orang-orang tersebut punya banyak dosa di masa lalu.

"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu, kok. Background saya spion juga," kata purnawirawan Jenderal TNI ini.

"Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu, memang kamu siapa?" tambah dia.

Luhut tak menyebut siapa tokoh senior yang ia maksud. Namun, banyak pihak meyakini yang dimaksud Luhut adalah Amien Rais. Sebab, sebelumnya Amien sempat bicara bahwa program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi adalah pembohongan.

Kompas TV Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais kembali mengkritik Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com