Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemuda Muhammadiyah Siap Fasilitasi Debat Terbuka Luhut Vs Amien Rais

Kompas.com - 21/03/2018, 08:28 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan siap memfasilitasi debat terbuka antara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais.

Dahnil menyesalkan sikap Luhut yang justru marah dan mengancam akan membuka dosa Amien Rais terkait kritik yang dilontarkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Seharusnya, Luhut bisa menerima kritik Amien Rais secara terbuka.

Baca juga: Fadli Zon Kritik Luhut yang Ancam Orang Asal-asalan Kritik Pemerintah

"Jika perlu tantang saja Pak Amien untuk berdialog dengan terbuka. Beliau sangat terbuka pasti. Kami siap fasilitasi dialog terbuka ini," kata Dahnil saat dihubungi, Selasa (20/3/2018) malam.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar PanjaitanKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
Menurut Dahnil, dalam debat itu, Luhut bisa menjelaskan bahwa program bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan Jokowi bukan sebuah kebohongan sebagaimana yang disampaikan Amien Rais.

Sementara itu, Amien Rais juga bisa menyampaikan argumennya mengapa program itu disebutnya sebagai pembohongan.

Ancaman yang dilontarkan Luhut bahwa ia akan mencari dosa Amien Rais, menurut Dahnil, merupakan pernyataan yang tidak elok.

Baca juga: Respons PAN atas Kegeraman Luhut Pandjaitan

"Saya melihat Pak Luhut gagap menerima kritikan. Saya kira jawab saja kritikan-kritikan tersebut dengan kerja karena itu memang tanggung jawab eksekutif," kata Dahnil.

Selain itu, ia menilai, kritik yang disampaikan Amien Rais masih dalam batas wajar sehingga berlebihan jika dianggap sebagai ujaran kebencian terhadap pemerintah. 

"Pak Amien kan memang sejak zaman Pak Harto konsisten melakukan kritik terhadap penguasa dengan gaya beliau yang memang ceplas-ceplos," ujar Dahnil.

Luhut geram

Luhut sebelumnya mengaku heran terhadap seorang tokoh senior yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah.

Kegeraman tersebut ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional "Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan" di gedung BPK RI, Senin (19/3/2018).

"Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin? Dari dulu juga ada pembagian sertifikat, tetapi prosesnya panjang, lama, dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan banyak. Lha, salahnya di mana," kata Luhut.

Baca juga: Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah

Luhut mengancam akan membongkar dosa tokoh senior yang asal-asalan mengkritik pemerintah. Luhut menyebut, orang-orang tersebut punya banyak dosa di masa lalu.

"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu, kok. Background saya spion juga," kata purnawirawan Jenderal TNI ini.

"Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga, kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main, kami bisa cari dosamu, memang kamu siapa?" tambah dia.

Luhut tak menyebut siapa tokoh senior yang ia maksud. Namun, banyak pihak meyakini yang dimaksud Luhut adalah Amien Rais.

Sebab, sebelumnya Amien bicara bahwa program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi adalah pembohongan.

Kompas TV Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ikut campur dalam membahas kriteria cawapres pendamping Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com