Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Golkar: Pendukung Pemerintah 62,5 Persen, Hanya Dua Poros di Pilpres 2019

Kompas.com - 15/03/2018, 16:49 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meyakini poros ketiga di pemilu presiden 2019 mendatang akan sulit terbentuk. Hal ini berkaca pada jumlah partai pendukung pemerintah yang menguasai 62,5 persen kursi DPR.

Sementara untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR.

"Jadi 62,5 persen tambah 20 persen kan 82 persen. Yang satu kekurangan," kata Airlangga.

"Secara matematis hanya ada dua poros," tambah dia.

Baca juga : Fadli Zon: Poros Ketiga Sulit Terbentuk, Jokowi dan Prabowo Bakal Rematch

Airlangga mengakui dua parpol pendukung pemerintah yakni PKB dan PAN bisa saja menyeberang ke poros ketiga. Sebab, kedua parpol tersebut sampai saat ini belum mendeklarasikan akan mengusung Jokowi lagi. Namun, menurut dia, spekulasi itu juga belum bisa dipastikan.

"Tapi yang namanya politik lihat saja," kata Airlangga.

Baca juga : Poros Ketiga, Demokrat Tawarkan AHY ke PKB dan PAN

Airlangga hanya memastikan bahwa Partai Golkar yang sudah deklarasi mengusung Jokowi di 2019 tak akan mengalihkan dukungannya. Sementara, untuk calon wakil presiden yang akan mendampinginya Jokowi, menurut dia, hal tersebut belum dibahas di internal partai.

Hal ini disampaikan Airlangga menanggapi Mahfud MD yang sudah menyatakan bersedia jadi cawapres Jokowi.

"Golkar belum menjaring (cawapres). Yang sudah, memutus untuk mendukung Bapak Presiden. Kalau yang lain belum. Kami masih konsentrasi pilkada," kata dia.

Kompas TV Isu tentang poros ketiga juga semakin kuat.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com