Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi II: Menteri Punya Hak Politik Bahas Cawapres Jokowi

Kompas.com - 13/03/2018, 13:27 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali tak mempersoalkan jika Menteri Sekretaris Negara Pratikno terlibat dalam pembahasan untuk mencari calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo di pilpres 2019 mendatang.

Menurut Amali tak ada aturan yang yang dilanggar jika seorang menteri ikut membahas soal politik.

"Ya kan biasa saja orang berkomunikasi. Tidak bisa dilarang. Yang penting kan yang dilarang itu dalam aturannya mengkampanyekan diri, menyampaikan visi misi. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau ngotak-ngatik yang cocok mana enggak ada masalah," ujar Amali saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/3/2018).

(Baca juga: Mensesneg Akui Mulai Diskusi Sosok Cawapres bagi Jokowi)

Amali menuturkan, seorang menteri yang masih aktif dalam kabinet memiliki hak politik yang tidak bisa dilanggar.

Di sisi lain, seorang menteri merupakan pejabat negara dan bukan aparatur sipil negara yang harus bersikap netral.

Dengan demikian, kata Amali, Pratikno bisa ikut membahas dalam mencari calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

"Menteri kan juga punya hak politik juga. Menteri kan pejabat negara dan bukan ASN. Ya tidak ada masalah. Dia bisa membicarakan politik," kata politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah ada tim yang secara formal dikepalai dirinya sedang bekerja menjaring nama-nama bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo untuk pemilihan presiden 2019.

Namun, ia tidak memungkiri siapa yang cocok untuk mendampingi Jokowi nanti sedang dalam pembahasan orang-orang dekat Jokowi saat ini.

"Enggak ada tim internal formal seperti itu. Tapi bahwa sudah ada diskusi-diskusi (calon wakil presiden), iya. Tapi tidak sampai dibentuk tim formal, enggak ada," ujar Pratikno saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).

(Baca juga: Mensesneg Pimpin Tim Internal Jaring Cawapres Jokowi)

Ketika ditanya siapa saja yang terlibat dalam diskusi yang dimaksud, Pratikno tak mau mengungkapkannya.

Ia hanya mengatakan, pembicaraan itu tidak hanya dilakukan oleh dirinya dan beberapa orang dekat Jokowi lain, namun juga oleh kelompok masyarakat sipil.

"Jadi kalau kita diskusi, ngobrol-ngobrol (soal cawapres Jokowi), itu kan biasa, ya. Malah saya mendengar di kalangan civil society ada yang mulai mendiskusikan hal tersebut," ujar Pratikno.

Ketika ditanya apa diskusi yang berkembang soal cawapres bagi Jokowi, Pratikno juga enggan menjawab.

Ia hanya mengatakan, belum ada keputusan tetap siapa sosok yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

"Ini kan belum final, ya nanti sajalah kalau sudah," ujar Pratikno.

Kompas TV PPP mengaku tidak mengajukan ketua umumnya sebagai cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com